Network
PORTAL LEBAK - Isu penghentian pengiriman Jemaah Umrah Indonesia ke Arab Saudi oleh Kementerian Agama RI dibantah langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Menurut Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak ada perintah konstitusi dalam undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri, termasuk menjalankan ibadah Umrah.
Tak ada yang dapat membatalkan keberangkatan warga negara yang telah memperoleh visa dari negara tujuan, kecuali yang bersangkutan tersandung masalah hukum. Pemerintah hanya mengatur keberangkatan jemaah.
Baca Juga: Hasil Evaluasi Keberangkatan 1731 Jemaah Umrah Jadi Pertimbangan Keberangkatan Selanjutnya
"Jadi kalau sudah mendapat visa, dia berhak ke luar negeri, tapi pemerintah berhak melakukan pengaturan. Penerapan One Gate Policy adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan pemerintah," kata Menag Yaqut saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dikutip dari laman kemenag.
Mengenai keberangkatan jemaah umrah selanjutnya, Menag Yaqut tetap akan memberlakukan OGP (One Gate Policy) atau Kebijakan Satu Pintu dalam upaya menekan masuknya Covid-19 varian Omicron ke Indonesia.
"Tidak ada pemberhentian Umrah. Saya juga sudah meminta kepada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar keberangkatan jemaah tetap menerapkan One Gate Policy," tegas Menag.
Baca Juga: Pasca Letusan Gunung Berapi Bawah Laut, Belum Ada yang Bisa Dihubungi di Tonga
OGP telah diterapkan pada keberangkatan pertama 1.731 jemaah umrah pada 8 Januari 2022. Kebijakan ini akan dievaluasi setelah jemaah kembali ke Indonesia pada 17 Januari 2022.
