Presiden Tetap Berani Hentikan Ekspor Bahan Mentah Meski Kalah di WTO, Jokowi: Harus Diolah di Indonesia

- 1 Desember 2022, 10:38 WIB
Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Ritz-Carlton, Jakarta
Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Ritz-Carlton, Jakarta /Setpres BPMI/

PORTAL LEBAK - Presiden Joko Widodo terus menegaskan lagi pentingnya program hilirisasi industri terhadap hasil tambang yang dimiliki Indonesia demi mendongkrak nilai jual yang tinggi di pasar global.

Presiden Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di Jakarta, kemarin, 30 November 2022, meminta agar penghentian ekspor bahan mentah tidak hanya untuk komoditas nikel tetapi juga diterapkan kepada komoditas yang lain.

"Ini sudah bolak-balik saya sampaikan, ini urusan nilai tambah yang ingin kita peroleh, yang ingin kita kejar dari hilirisasi, dari downstreaming itu," kata Presiden Jokowi, seperti rilis yang diterima PortalLebak.com, 1 Desember 2022.

Baca Juga: Update Korban Gempa Cianjur, Sebanyak 327 Orang Meninggal Dunia

"Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak!" tambahnya.

Presiden menjelaskan tujuan menghentikan ekspor bahan mentah material tambang asli Indonesia adalah untuk memaksa pemodal asing untuk berinvestasi di dalam negeri.

Saat investor asing memutuskan untuk membangun bisnisnya di Indonesia, berbagai pihak baik pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama mengelolanya.

Baca Juga: Partai NasDem Dipertanyakan Anggota Dewan Pembina DGP: Mau Koalisi Perubahan Atau Kembali Ke Koalisi Besar

"Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," jelas Presiden.

Presiden mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya 1,1 miliar dolar AS.

Setelah pemerintah memiliki smelter dan mulai menghentikan ekspor nikel, di tahun 2021 nilai ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.

Baca Juga: Sah, Haedar Nashir Terpilih Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027

Akibat kebijakan penghentian ekspor nikel tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa (UE) melalui Oraganisasi Perdagangan dunia (WTO).

Meski akhirnya Indonesia kalah dalam gugatan UE, Presiden tetap menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi semua jenis bahan tambang Indonesia, termasuk bauksit, sembari memerintahkan jajarannya melakukan banding atas tuntutan UE.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah," ujarnya.

Baca Juga: Kepala BNPB Pakai Motor Datangi Pengungsian Korban Gempa Cianjur, Pastikan Daerah Sulit Bisa Terjangkau Bantua

"Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," tegasnya.***

Editor: Jefry Agustinus Alexander B


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x