Network
PORTAL LEBAK - Presiden Joko Widodo menyampaikan tahun depan pemerintah berencana untuk tidak memberikan izin ekspor bagi seluruh komoditas hasil tambang, termasuk nikel.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya saat meresmikan pabrik smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Rencana pemerintah menghentikan ekspor bahan baku yang berasal dari Indonesia bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin meningkatkan nilai jual dari semua hasil bumi yang merupakan bahan baku sebuah produk melalui kebijakan hilirisasi industri.
Baca Juga: Korlantas Polri: Puncak Arus Libur Natal dan Tahun Baru, 31 Desember 2021
Indonesia diketahui miliki cadangan nikel berlimpah dibanding negara lain. Tercatat jumlah cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta ton atau sekitar 23,7 persen dari total yang ada di seluruh dunia.
Menurut data United States Geological Survey (USGS) per Januari 2021, jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia pada tahun 2020, disusul Australia dengan 20 juta ton, dan Brazil di tempat ketiga dengan 16 juta ton.
Pemerintah melihat peluang besar investasi di masa depan. Melalui program industri hilir pemerintah ingin ada keuntungan besar yang diciptakan untuk negara ini misalnya lapangan pekerjaan, pendapatan negara berupa pajak hingga devisa.
Baca Juga: Tahun Depan Presiden Joko Widodo Larang Ekspor Semua Bahan Baku Tambang Demi Hilirisasi Industri
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan produksi turunan nikel meningkat.
