Network
Padahal membangun Demokrasi adalah kesepakatan dan berbagai upaya bersama untuk membangun kedaulatan rakyat. Yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, alias Re-Publik, Pemerintahan oleh Rakyat, penyelengaraan negara yang Berkedaulatan Rakyat.
Demokrasi bukan sistem Pemerintahan Raja, Sultan, Kaisar atau Sistem Monarki Absolut seperti Kerajaan Saudi Arabia, KSA, dan Uni Emirat Arab, UEA. Bukan juga Sistem Negara Komunis dengan Satu Partai, atau partai tunggal seperti negara China saat ini.
Indonesia sejak didirikan adalah negara penganut Demokrasi berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Cara Lihat dan Unduh Sertifikat Vaksin di Aplikasi SATUSEHAT Mobile, Peralihan dari PeduliLindungi
"Ingatlah selalu, bahwa di saat Kedaulatan Rakyat semakin lama semakin melemah, maka Demokrasi semakin lama semakin mudah dijadikan alat untuk membangun konspirasi jahat bagi kaum Politikus Busuk, Pengusaha Hitam, Birokrat Korup dan Penegak Hukum Bengis. Yaitu Konspirasi Jahat untuk menjajah dan menjarah rakyat, bangsa dan negara-nya sendiri," nilai Sabar Mangadoe.
Politik Uang Lemahkan Kedaulatan Rakyat Wong Cilik
Praktek Politik Uang yang dimaksud disini adalah transaksi antara para calon legislatif dan calon kepala daerah, bahkan antara para calon kepala desa dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau disebut Wong Cilik. Semuanya menjadi semakin serba "Wani Piro?".
Akibatnya semakin lama semakin banyak Rakyat terutama Wong Cilik yang semakin tidak lagi berdaulat, tak punya martabat diri lagi dalam berpolitik untuk memilih para Calon.
Maka sudah pastilah mengakibatkan semakin lama semakin banyak anggota DPR-RI, anggota DPRD Propinsi, kabupaten dan kota, serta DPD-RI, juga Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Desa yang menang terpilih karena metoda andalannya adalah Politik Uang.
Baca Juga: Update Kebakaran Pipa Bensin Depo Pertamina Plumpang: 17 Tewas, Ribuan Warga Terpaksa Mengungsi
