Network
/photo/2023/09/07/3923715017.jpeg)
PORTAL LEBAK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah sikap lembaganya yang diduga bermuatan politik saat memeriksa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tahun 2012, di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Yang dilakukan KPK (pemeriksaan Muhaimin Iskandar-Red) adalah proses hukum. Lembaga KPK merupakan lembaga negara yang independen dalam lembaga eksekutif, dalam menjalankan fungsinya dan tidak terpengaruh oleh kewenangan apapun," kata Firli Bahuri dilansir PortalLebak.com dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 8 September 2023.
Firli Bahuri mengatakan, Muhaimin Iskandar dipanggil penyidik untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka. Purnawirawan Polri bintang 3 ini menegaskan, KPK beroperasi berdasarkan asas hukum acara pidana dan senantiasa berpegang teguh pada prinsip pelaksanaan fungsi pokok KPK.
Baca Juga: KPK Memeriksa Direktur Basarnas Terkait Dugaan Suap Pengadaan Truk
“Indonesia adalah negara hukum, jadi hukum adalah panglima tertinggi" tegas Firli Bahuri kepada khalayak umum.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode 2009-2014, Muhaimin Iskandar hari ini merespons perintah pemanggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Usai diperiksa, Cak Imin mengaku mendukung penuh KPK dalam mengakhiri penyidikan dugaan korupsi terkait akuisisi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja RI pada tahun 2012.
Baca Juga: Windy Idol Diperiksa KPK, Terkait Kasus Korupsi di Mahkamah Agung MA
“Hari ini saya membantu KPK menyelesaikan kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi pada tahun 2012. Dalam kasus ini ada program perlindungan TKI di luar negeri,” kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Selatan, Jakarta, Kamis.
