Network
"Caranya, dengan bergerak mendirikan POSKO dan GARDU Gotong Royong di mana-mana. Di mana-mana POSKO & GARDU Gotong Royong," tegas Pendiri dan Penasehat DPP DGP, Sabar Mangadoe.
"Karena meskipun Aparat dan Aparatur negara itu melanggar hukum, tapi saat ini mereka hanya takut pada rakyat yg mau berkumpul, mau dan mampu mengorganisir diri secara bergotong royong di lingkungan dan komunitasnya masing-masing, di sekitaran Tempat Pencoblosan Suara (TPS). Bukan sebatas kumpul di media sosial (medsos), misalnya cuma ngumpul-ngumpul di berbagai akun wag dan fesbuk grup," jelasnya.
Baca Juga: Penyidik KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo alias SYL
Seperti diketahui, Sabar mengungkapkan menurut UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa semua Aparat dan Aparatur Negara, termasuk semua Kepala Desa wajib bersikap netral, tidak dukung mendukung kandidat maupun partai manapun.
"Jadi kalau mereka (Aparat dan Aparatur negara-Red) melanggar UU, hanya ada satu kata, lawan. Jangan takut!!," pungkasnya dari keterangan tertulis yang diterima PortalLebak.com.
Menurut Sabar, jangan sampai terulang kembali seperti kondisi era 32 tahun Rejim Otoriter ORBA/Soeharto dulu. Saat itu, Indonesia dijadikan negara Republik Rasa Kerajaan oleh ABRI, Birokrat dan Golkar, atau ABG dalam kendali kekuasaan penuh Presiden Soeharto.
Setelah 25 tahun waktu berlalu, dulu melalui Reformasi 1998 Rakyat berhasil menumbangkan Soeharto. Namun kini mulai terlihat indikasi kuat dan jelas dalam Pemilu Serentak 2024 ini bahwa Mahkamah Keluarga Jokowi tampaknya sedang nekat dan ngotot berupaya membangun Dinasti Politik Jokowi.
Mahkamah Keluarga Jokowi ini diduga didompleng atau bersekongkol jahat dengan Oligarki Partai, Mafia Hukum dan Mafia Ekonomi Neo-ORBA.
"Pokoknya harus dilawan, jangan sampai terlambat dan terlanjur mereka pada akhirnya menang dalam Pemilu Serentak 2024 ini !! Rakyat Semesta harus bangkit dan gulirkan pergerakan Reformasi Jilid-2/2024 segera," tutup Sabar Mangadoe.***
