Network
PORTAL LEBAK - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) terkait lembaganya melanggar kode etik, mengandung kalimat paradoks.
“Keputusan ini mengandung kalimat yang paradoks,” kata Idham saat dihubungi ANTARA dan dilansir PortalLebak.com, di Jakarta, Senin malam.
Menurut dia, DKPP menilai KPU telah menjalankan tugasnya dengan mengambil langkah-langkah pencalonan sesuai dengan Konstitusi. Namun di sisi lain, DKPP menilai KPU tidak patuh dalam pengelolaan administrasi pemilu.
Baca Juga: Organisasi Mahasiswa GMNI Lebak Dukung Penuh KPU Lebak Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai
Tentang Pertimbangan DKPP dalam Keputusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP /XII/2023, khusus pada halaman 188 putusan, DKPP berpendapat KPU telah menjalankan atau menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Pertimbangan DKPP berbunyi sebagai berikut: “Berdasarkan ketentuan di atas, KPU dalam hal ini para tergugat wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perintah konstitusi.
Bahwa perbuatan para terdakwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Keputusan 90/PUU-XXI/2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 merupakan tindakan yang sesuai dengan konstitusi.
Idham mengatakan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai pelengkap UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara desentralisasi, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia.
Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final".
Ini mengandung makna, Putusan Mahkamah Konstitusi segera mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Finalitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini juga mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
Baca Juga: Pasiter Kodim 1623/Karangasem: Pengerahan Kekuatan Pra TMMD Tetap Berlanjut
“Dalam pengujian putusan tersebut, DKPP menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan konstitusi, khususnya dalam proses pencalonan calon hakim agung, presiden dan wakil presiden,” jelas Idham.
Sementara itu, Bawaslu selaku pihak peserta sidang DKPP menegaskan, dengan menerima pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, maka KPU menghormati peraturan tersebut.
“Harus kita tegaskan, Bawaslu yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif paksa, menegaskan tidak ada pelanggaran administratif sama sekali,” tegasnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Apakah Sana dan Jihyo TWICE Berciuman di Panggung?
Namun, Idham mengatakan pihaknya selaku penyelenggara pemilu akan melaksanakan keputusan DKPP tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 458 ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dengan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Hasyim Asy'ari dikenai sanksi berupa teguran keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU Indonesia lainnya seperti Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga diberikan teguran.
Baca Juga: Perubahan Gaya Hidup yang Dimodifikasi Membantu Mencegah Kanker Serviks
Hasyim dan enam anggota KPU Indonesia lainnya menjadi subyek pengaduan yang diajukan Demas Brian Wicaksono dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (No.137-PKE-DKPP/XII/2023) dan Rummondang Damanik (No.141-PKE-KPP/XII/2023).***
