PORTAL LEBAK - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2023 sebesar Rp152,3 triliun.
“Pada semester I 2023, APBN surplus Rp152,3 triliun, neraca dasar Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat bagus,” kata Sri Mulyani di akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Selasa 4 Juli 2023.
Menkeu menjelaskan, penerimaan pemerintah semester I 2023 sebesar Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari total target fiskal 2023, naik 5,4 persen year on year (dibandingkan periode yang sama tahun 2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Kronologi Adanya Transaksi 'Aneh' Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan
Kemudian penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau 56,5 persen dari target. Keberhasilan tersebut meningkat 9,9 persen year on year dan ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) badan.
Pajak tersebut meningkat 26,2 persen year on year, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang meningkat 19,5 persen year on year.
“Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Gaya Hedon Pegawai Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR RI Segera Panggil Menteri Sri Mulyani
Penerimaan bea cukai mencapai Rp135,4 triliun, turun 18,8 persen. Namun, penerimaan negara nonfiskal (PNBP) naik 5,5 persen year-on-year menjadi Rp302,1 triliun atau 68,5 persen dari target.
Pertumbuhan PNBP tersebut terutama didorong oleh komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen year-on-year, dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang naik 19,4 persen year-on-year.
Meski perkembangannya bagus, harus siap dengan penurunan harga bahan baku, dalam kas negara.
Baca Juga: The Flash Kegagalan Studio Selanjutnya dan Bakal Jadi Kerugian Terbesar dalam Sejarah Warner Bros
Selain itu, belanja pemerintah mencapai Rp 1.254,7 triliun, atau 41,0 persen dari target, naik 0,9 persen tahun ke tahun. Pengadaan belanja pemerintah termasuk belanja negara (BPP) sebesar Rp 891,6 triliun, naik 1,6 persen.
Dari nilai itu, 55,2 persen langsung disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan untuk Subsidi Listrik, 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas (BBM).
Beasiswa untuk Anak Kurang Mampu dan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Miskin. Selain belanja yang langsung ke masyarakat, dana pemerintah digunakan untuk belanja prioritas nasional seperti persiapan pemilu 2024, alutsista (kapal) TNI, dan pembangunan infrastruktur dan ibu kota nusantara (IKN).
Belanja transfer provinsi digunakan untuk mendukung pemerintah kota dalam pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pengembangan empat daerah otonom baru (DOB) untuk Papua.
Menkeu menambahkan, APBN juga akan memberikan insentif perpajakan kepada 62 kabupaten tertinggal dan menurunkan inflasi daerah serta mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui dana desa yang difokuskan pada penanggulangan kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola desa.
"APBN 2023 terus bekerja keras untuk melindungi rakyat dan ekonomi." APBN juga lebih sehat dan berkelanjutan. Ini pencapaian yang tidak mudah di saat banyak negara dilanda krisis ekonomi dan kesulitan keuangan atau utang pemerintah,” kata Sri Mulyani.***