PORTAL LEBAK - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan total nilai belanja program bantuan sosial (bansos) yang disebut telah terealisasi sebesar Rp70,5 triliun sampai 31 Mei 2024.
Rilis belanja bansos ini mengalami kenaikan 12,7 persen dibandingkan bulan yang sama di tahun 2023 (year-on-year/yoy), yang hanya dihabiskan sebesar Rp62,5 triliun.
"Belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkn bansos tahun lalu Rp62,5 triliun," kata Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa secara virtual, 27 Juni 2024.
Baca Juga: Perusahaan Migas Jadestone Energy Capai commissioning Gas Bumi di Tanjung Jabung Barat Jambi
Naiknya realisasi belanja bansos disebabkan oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada bulan Mei.
Lebih rinci, Kementerian Sosial menyalurkan bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp37,4 triliun. Dana tersebut dibagikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan tercatat melakukan penyaluran Rp19,3 triliun pada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.
Baca Juga: SKK Migas Catat Kesepakatan Kerjasama Gas Bumi Rp94,4 triliun Pada Forum Gas Bumi 2024
Kemudian penyaluran bansos oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tercatat mencapai Rp11,9 triliun dalam Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 766,7 ribu mahasiswa.
Lalu Kementerian Agama menyalurkan Rp1,6 triliun untuk PIP kepada 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.
Terakhir bansos yang disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi sebesar Rp100 miliar.
Keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 31 Mei 2024 menyentuh angka Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu.
Nilai tersebut tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode yang sama secara yoy.
Pengelompokan realisasi belanja bansos dari keseluruhan kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu.
Baca Juga: Ini Alasan Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terkait Budidaya Kratom di Indonesia
Sementara belanja non-kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
APBN sampai akhir Mei 2024 disebut mengalami defisit sebesar 0,10 persen dengan nilai Rp21,8 triliun.
Pendapatan negara juga tercatat melambat 7,1 persen, yakni sebesar Rp1.123,5 triliun. Namun belanja negara dapat tumbuh 14 persen, yakni sebesar Rp1.145,3 triliun.***