Network
PORTAL LEBAK - Sebagai pengelola energi kelistrikan di tanah air, PT. Perusahaan Listrik Negara PLN (Persero) diminta melakukan pemetaan atas kebutuhan anggaran infrastruktur yang harus dibangun dari proyek yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon, pemetaan ini untuk menciptakan sinergi proyek-proyek PLN dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Menjadi suatu sifat jika satu daerah berkembang secara populasi, sehingga akan berkembang juga secara ekonomi," jelas Sondang.
Baca Juga: Berikut Cara Dapat Stimulus Listrik Gratis atau Diskon dari PLN di September 2021
"Di masa depan PLN diharapkan dapat melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini, dan bukan memasang infrastruktur yang tambal sulam," pungkasnya seperti dilansir PortalLebak.com dari dpr.go.id, Kamis 16 September 2021.
PLN menurut Sondang harus dapat mengoordinasikan kebutuhan keuangan atas infrastruktur yang harus dibangun. Baik itu listrik desa, jaringan-jaringan transmisi, dan lain sebagainya.
"Tidak ada lagi persoalan seperti masalah keuangan PLN yang sulit dan membutuhkan pendanaan, baik itu dari negara atau pun penerbitan surat utang," papar Sondang.
Baca Juga: Penggembala dan 5 Kerbaunya Tewas Tersengat Listrik PLN di Tengah Sawah di Cihara, Lebak Banten
Sondang yang juga anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI menilai, dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah menyatakan populasi penduduk di provinsi itu, cukup besar sebagai konsumen PLN.
