Network
PORTAL LEBAK – Pemerintah Republik Indonesia siap memberikan dukungan kebijakan finansial untuk mendukung peningkatan investasi sektor hulu migas Indonesia untuk mendukung pencapaian target produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dan gas sebesar 12 BSCFD pada tahun 2030.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato pembukaan hari pertama Konvensi Internasional ke-4 Hulu Perminyakan Indonesia 2023 (ICIUOG), di Nusa Dua, Bali, Rabu(20 September 2023.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini industri hulu migas menghadapi dua tantangan serius, yaitu bagaimana berkontribusi dalam menjamin ketahanan energi dan sekaligus beradaptasi dengan komitmen global terhadap perubahan iklim.
Baca Juga: Fokus Capai Target 1 Juta Barel Per Hari, SKK Migas: Indonesia Butuh 20 Miliar USD
Terkait hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan tertentu guna meningkatkan kinerja industri hulu migas.
“Sesuai kewenangan kami di Departemen Keuangan, kami akan terus memberikan fleksibilitas fiskal dengan berkonsultasi pada proposal sektoral yang masuk akal, masuk akal, dan penting,” katanya.
Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan terbuka, mendengarkan namun tetap berhati-hati dalam memenuhi aspirasi industri hulu migas.
“Saya tekankan Kementerian Keuangan akan menjadi bagian dari solusi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa kementerian juga bekerja sama untuk menyederhanakan perizinan.
Baca Juga: SKK Migas: Sektor Hulu Migas Diyakini Masih Penting di Era Transisi Energi
Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan meski investasi global masih lesu akibat pandemi Covid-19, namun terdapat bukti investasi di Indonesia terus tumbuh positif. Hal ini terjadi berkat stabilitas politik dan hukum serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan industri.
Oleh karena itu, investor hulu migas tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia, ujarnya. Ia menambahkan, untuk menarik investor, masih diperlukan kemudahan perizinan dan insentif seperti insentif perpajakan.
