PORTAL LEBAK - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui bantuan untuk korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA).
Presiden Jokowi sudah menyetujui pemberian bantuan kepada korban terdampak gagal ginjal akut, kata Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 September 2023.
Muhadjir menjelaskan sesuai instuksi Presiden Jokowi, mekanisme dukungan bagi korban gagal ginjal akut tersebut akan dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan didukung data Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Terkait Gagal Ginjal Akut, Pakar Hukum: BPOM Dapat Dipidana Dengan Dalil Lalai Soal Pengawasan Obat
Muhajir juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan alokasi anggaran. Menurutnya, bantuan atau kompensasi pemerintah diberikan atas dasar kemanusiaan dan sebagai wujud kehadiran dan kepedulian negara terhadap kasus GGAPA.
"Presiden Jokowi dengan senang hati memberikan santunan sebagai pengganti belasungkawa dan turut prihatin terhadap para korban yang masih bisa diselamatkan. Pemerintah juga menyampaikan simpatinya," ujar Muhadjir dikutip PortalLebak.com dari Antara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tanggal 26 September 2023, total korban GGAPA bisa mencapai 326 anak.
Baca Juga: Ketua Karang Taruna DKI Siap Ikut TPF Gagal Ginjal Akut
Jumlah itu tecakup, baik yang sudah sembuh maupun yang meninggal. Korban GGAPA tersebar di 27 provinsi, dengan jumlah kasus terbanyak berada di provinsi DKI Jakarta.
Produsen Obat Segera Ditindak
Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab kejadian GGAPA adalah keracunan senyawa EG (etilen glikol) dan DEG (dietilen glikol) yang sering digunakan sebagai pelarut pada obat cair atau sirup.
Menurut Muhadjir, keputusan polisi tersebut tidak akan mempengaruhi kompensasi yang akan dibayarkan pemerintah. Sementara itu, proses hukum terhadap industri terkait kasus GGAPA akan segera diselesaikan oleh pihak kepolisian.
Baca Juga: Dugaan Maling Uang Rakyat, KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
“Penegakan hukum harus terus bisa benar-benar memberikan rasa keadilan, karena ini berdampak pada kehidupan banyak orang yang terlibat narkoba,” kata Muhadjir.***