Rekening FPI Dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6 Januari 2021, 09:55 WIB
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). /Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

PORTAL LEBAK - Transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) beserta afiliasinya dihentikan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga tersebut mendasari keputusannya, sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Sekaligus Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, demikian dalam keterangan resmi PPATK yang diterima ANTARA, dan dikutip PortalLebak.com Rabu, 06 Januari 2021.

Baca Juga: Pemerintah Gencar Terbitkan Sertifikat Tanah, Anda Mau?

Baca Juga: Perempuan Imut Kurir Sabu 27 Kg, Dicokok Polisi

Tindakan ini juga dilakukan PPATK dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Sebagai lembaga intelejen keuangan (Financial Intelligent Unit) dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan PPATK memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan (PJK).

Baca Juga: Mau Kerja? Gubernur Kepri: Kami Kekurangan 12 Ribu Pegawai ASN

Baca Juga: Mantan Personel Trio Macan Chacha Sherly Meninggal, Ini Faktanya

Selain itu, PPATK bisa menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan.

Baca Juga: Ini Gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini Blusukan, Tawarkan Para Tuna Wisma Bantuan

Baca Juga: Ini Alasan Vaksinasi Covid-19 di Banten Dipercepat 14 Januari 2021

Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.***

Editor: Dwi Christianto

Tags

Terkini

Terpopuler