PORTAL LEBAK - Kenaikan kasus positif Covid-19 dua pekan terakhir, mengusik Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah untuk angkat bicara.
Politisi dari PDI Perjuangan ini meminta agar pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dari 11-31 Januari 2021, terhadap seluruh kabupaten atau kota di Pulau Jawa dan Bali.
Karena dia menilai fakta bahwa grafik penyebaran COVID-19 menunjukkan tren kenaikan. "Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total, maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," ujar Said melalui keterangan peers, di Jakarta.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di SCTV Jumat 8 Januari 2021, Tonton Tayangan Samudra Cinta
Baca Juga: Jadwal Acara di ANTV Jumat 8 Januari 2021, Tonton Tayangan Uttaran dan Jhoda Akbar
Sebagaimana yang PortalLebak.com kutip dari ANTARA Jumat, 08 Januari 2021. Menurut Said, implementasi kebijakan PSBB total tidak bisa ditunda lagi.
Namun, lanjutnya untuk aktivitas yang bersifat strategis seperti distribusi bahan makanan, tempat belanja, pekerjaan konstruksi dan suplai energi, serta pekerjaan medis, masih diperbolehkan. Tetapi semuanya harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.
Said mengatakan bahwa pada wilayah yang diberlakukan PSBB total, pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat.
Baca Juga: Erupsi Gunung Merapi Kian Menjadi, Warga pun Terpaksa Mengungsi
Baca Juga: Update Rusuh Pengesahan Pilpres AS, Empat Meninggal Dunia
Termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran menjalankan kebijakan ini agar berjalan baik, lancar dan sukses," ujar Said.
Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus ditingkatkan dan dilakukan dengan manajemen yang baik. Hal tersebut penting mengingat jumlah tes Covid-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.
Angka tersebut kalah jauh dibandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus COVID-19, namun jumlah tes COVID-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.
Baca Juga: Kongres Amerika Serikat: Joe Biden Presiden Sah
Baca Juga: Ganti Istilah, PPKM Diharapkan Mampu Tekan Angka Kasus Covid-19
Indonesia juga kalah jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Myanmar. "Saya merekomendasikan tes Covid-19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Manajemen tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien Covid-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," kata Said.
Ia menuturkan pemerintah harus memastikan tidak hanya kesediaan jumlah vaksin dan tenaga vaksinasi serta peralatan serta operasionalnya saja, lebih dari itu kemampuan vaksin juga bekerja dengan baik. "Dan untuk menjalankan ini harus dengan ongkos anggaran yang besar, apabila gagal kita terancam kehilangan banyak hal, sumber daya, waktu, dan nyawa rakyat," papar Said.
Said juga menambahkan pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, transparan dan bersifat partisipatif dalam penanganan Covid-19. Menurut Said, hal itu menjadi fondasi kepercayaan bagi banyak pihak, khususnya para pelaku usaha.
Baca Juga: Bupati Lebak: Kami Tidak PSBB, Tapi Ikuti Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
Baca Juga: Mabes TNI Buka Lowongan Perwira Karir Januari 2021, Cermati Syaratnya
Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dapat dijadikan acuan mereka menyusun rencana usaha, dan tidak menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut.***