PORTAL LEBAK - Reformasi 1998 tepatnya, ada 4 Pihak/Kubu bersaing untuk Ganti 32 tahun Rezim Otoriter Soeharto. Sedangkan kekuatan jejaring ABRI, Birokrat dan Golkar atau ABG tidak tumbang jalan terus.
Terdapat 4 kubu lakukan kudeta, yaitu:
1️⃣ Kubu Militer Ijo Royo-Royo;
2️⃣ Kubu Militer Merah Putih;
3️⃣ Kubu Struktural Militer;
4️⃣ Kubu Prabowo.
Hasilnya, 2 kubu cair, 2 kubu buntung, maka terjadilah yang disebut Reformasi 1998 dengan terselenggaranya Pemilu 1999.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Segera Reformasi, Agar Birokrasi di Indonesia Punya Disiplin Tinggi
Lalu dimanakah 'bargaining position' pergerakan rakyat dan mahasiswa selanjutnya ?! Hanya bergerak namun kemudian memberi cek kosong pada 2 kubu dimaksud di atas.
Setelah anomali politik Pemilu 1999, maka terjadi lagi anomali politik. Partai pemenang Pemilu 1999 di mana PDI Perjuangan raih 34% suara dari 48 partai peserta Pemilu.
Tapi presidennya adalah Gus Dur (masih dipilih oleh MPR). Sedangkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDI Perjuangan hanya menjadi Wakil Presiden.
Baca Juga: Indikator Politik Indonesia: Kejaksaan Agung Lembaga Hukum Paling Dipercaya Masyarakat
"Anomali politik ini akibat aksi akrobat politik di MPR yang disebut POROS TENGAH yang dipimpin Ketua MPR, Amien Rais," ujar Penasehat DPP Dulur Ganjar Pranowo (DGP) Sabar Mangadoe.
"Namun kemudian POROS Tengah ini pula yang melengserkan Presiden Gus Dur, dan kemudian diganti oleh Presiden Megawati," pungkasnya.
Dan selanjutnya, terjadi lagi Anomali Politik dalam Pemilu 2004, dimana Presiden/Wakil Presiden pertama kali dipilih secara langsung.
Baca Juga: 23 Orang Tewas Saat Erupsi, Polisi Duga Ada Pelanggaran Pendakian Gunung Marapi
Capres Megawati kalah, menanglah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai 2 periode (2004-2014).
Barulah pada akhirnya melalui Pilpres 2014, PDI Perjuangan berhasil menempatkan Presiden Jokowi 2 Periode (2014-2024).
Namun dalam Pilpres 2024 saat ini, kembali terjadi anomali politik. Terus-menerus terjadi Anomali Politik, proses politik yang tidak normal.
Dimulai terlihat sejak bulan Juni 2022 lalu, Jokowi dengan berbagai alasan hantu belau' ingin jadi Presiden 3 Periode, atau minimal perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Namun permintaan Jokowi ini ditolak oleh PDI Perjuangan karena konsisten patuh dan taat Konstitusi Negara..." jelas Sabar.
"Jangan lupa ya gaess, 8 partai-partai parlemen lainnya tak akan mau atau tak akan berani memproses Presiden 3 Periode atau pun perpanjangan masa jabatan Presiden (dengan merubah Konstitusi Negara), apabila tidak dimotori oleh PDI Perjuangan. Karena Komplikasi politiknya pasti merugikan ke-8 Partai Parlemen ini," paparnya.
"Akibatnya, keinginan Jokowi, ataupun Mahkamah Keluarga Jokowi inipun gagal. Selanjutnya kita masing-masing bisa ikuti sendiri," imbuhnya.
Menurut Sabar, kondisi pertarungan politik saat ini ringkasnya yakni; Koalisi Kebangsaan (PDI Perjuangan, PPP bersama Perindo dan Hanura) Usung Ganjar/Mahfud (capres nomor urut 3)
Melawan 'head to head'
Koalisi Indonesia Maju (terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan 4 partai non-parlemen lainnya (PSI, dll) usung Paslon Prabowo GEBOY2AN/Gibran SANTUY.
Baca Juga: Orang Indonesia Kebanyakan Suka 'Nongkrong' Jadi Maunya Makan di Restoran
"Ada pula dinasti Politik OWI/OWO Neo-ORBA, yang mengusung capres Nomor urut 2. Sedangkan Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem dan PKB, nomor urut 1 ambil posisi 'ditengah'," ucapnya.
"Begitulah garis besarnya, yang pasti kini bangsa kita butuh Reformasi Jilid Ke-2/Pemilu Serentak 2024, tanpa Anomali Politik lagi. Ayo kita semua, bangkit dan bergerak! Ganjar/Mahfud menang 1-Putaran, Merdeka," serunya.
Seperti diketahui, Sabar Mangadoe Penasehat DPP DGP, bersama Ketua Umum DPP DGP Raden Zieo Suroto - adalah Pendiri Kelompok Relawan Juang Politik Dulur Ganjar Pranowo (DGP).***