PORTAL LEBAK - Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) membawa kabar gembira dari Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang akan merekrut 7.615 Aparat Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024 .
Informasi ini diungkapkan oleh Plt Gubernur Andap Budhi Revianto melalui Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio, usai mengikuti rapat koordinasi Koordinasi umum persiapan pengadaan ASN 2024.
“Insya Allah Pemprov Sultra akan merekrtut 7.615 ASN pada tahun 2024 dan ini sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,” ujar Asrun Lio, di Kendari, Minggu 17 Maret 2024.
Baca Juga: KASN: Sekitar 400 ASN Yang Didakwa Melanggar Netralitas Pemilu 2024
Sekda Sultra menjelaskan, pengadaan 7.615 ASN pada tahun 2024 meliputi 1.509 CPNS, meliputi 1.067 tenaga teknis dan 442 tambahan tenaga medis (Nakes).
Sisanya, lanjutnya, terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 5.
988 orang, meliputi tenaga teknis 4.305 orang, guru 981 orang, dan tenaga medis 702 orang ASN Jenderal
Pejabat Provinsi Sultra mengungkapkan, dalam rakor tersebut, pihaknya juga bertemu dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membidangi wilayah Sulawesi, di mana mereka membahas masih adanya SK non-ASN yang telah dimasukkan ke dalam database.
Baca Juga: Panwaslu Kecamatan Cigemblong Lebak Himbau Dengan Tegas: ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024
“Seluruh kebutuhan ASN di lingkungan Pemprov Sultra, baik berupa CPNS maupun PPPK, dialihkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sultra, ke pusat. Insya Allah KemenPAN RB akan memberikan konfirmasi tertulis mengenai pemberhentian pegawai non-ASN hingga Desember 2024," jelasnya.
Asrun Lio menjelaskan, kegiatan yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini juga menyampaikan arahan Presiden RI terhadap penyelenggaraan ASN khususnya pemenuhan kebutuhan ASN di IKN.
“Diperkirakan kebutuhan CASN tahun 2024 sebanyak 2.302.543 buah, sehingga kemungkinan besar pengadaan tahun 2024 akan dilakukan tiga kali angsuran pada tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut Pj Direktur BKN memberikan arahan mengenai nilai ambang batas melalui rencana implementasi CASN, khususnya 3 fase P1, P2 dan P3,” ujarnya.
Baca Juga: Gakkumdu Nagan Raya Serahkan Kasus Pemungutan Suara Ganda ke Polisi
Ia melanjutkan, guru dan tenaga kesehatan tetap menjadi kebutuhan nasional. Hal itu terungkap melalui pernyataan Sekjen Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan RI mengenai kebutuhan guru dan tenaga medis pada tahun 2024.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan telah meminta kepada pemerintah daerah.
meminta dukungan untuk memastikan rincian CASN tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan prioritas 79.144 orang.
Maklum, dalam rakor yang dihadiri lebih dari 500 tamu dari berbagai daerah di Indonesia itu, Pemprov Sultra didampingi Sekda Sultra, Direktur BKD, pimpinan transisi dan staf pimpinan tertentu lainnya.
Baca Juga: Golkar Bereaksi Soal Pencalonan Gibran di Bursa Ketum
Pada kesempatan tersebut, Plt Deputi Sumber Daya Manusia Menpan RB, Aba Subagja SSos MAP yang juga Ketua Komite Operasional melaporkan persiapan pelaksanaan CASN tahun 2024, mulai dari penyelesaian penempatan pegawai tidak wajib ASN, termasuk penyelesaian SDM ASN di IKN.
Lebih lanjut, Mendikbudristek mengumumkan perekrutan guru akan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BKN.***