Network
PORTAL LEBAK - Menteri Sosial, Tri Rismaharini akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan di media sosial.
Pasalnya, setelah diangkat sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi menggantikan Juliari Batubara sebelumnya yang tersandung kasus korupsi, ia banyak melakukan blusukan.
Yang mencuri perhatian netizen adalah kunjungan Risma ke kawasan warga Jakarta yang tinggal di bawah kolong jembatan dan juga mendatangi tunawisma di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.
Baca Juga: Produksi Tembakau Gorila, Polisi Bekuk 4 Tersangka di Jakbar
Baca Juga: Bupati Lebak: Kami Tidak PSBB, Tapi Ikuti Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
Sejumlah politisi lain angkat bicara mengomentari sepak terjang Risma. Di antaranya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.
"Menurut saya, membenahi data penerima bansos ini lebih prioritas dilakukan Mensos ketimbang blusukan. Banyak keluhan masyarakat soal akurasi data penerima bansos. Usul aja bu," tulis Tifatul di akun facebooknya, pada Rabu 6 Januari 2021.
Terpisah, politisi Fahri Hamzah yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) juga turut mengkritik Risma.
Baca Juga: Wanita Veteran AU AS Tewas Di Capitol Hill, Pendukung Biden Sebut Teroris Lokal
Baca Juga: Polda Banten Gelar Operasi Aman Nusa II 2021, Ini Tujuannya
Seperti Portallebak.com kutip dari akun facebooknya pada Kamis 7 Januari 2021, eks politisi PKS yang kini berbeda perahu dengan Tifatul, senada mengkritik Risma.
"INI URUS SKALA NEGARA, BU RISMA," tulis Fahri.
Fahri mengatakan bahwa staf bu Risma harus dikasih tahu jika bu Risma sudah berbeda posisi jabatan, bukan lagi seorang walikota melainkan kini seorang menteri.
Baca Juga: Kabar Duka, Danrem 033/WP Kepri Brigjen TNI Harnoto Berpulang
Baca Juga: Jajaki Program Beasiwa ke Jerman, Berikut Alasan Pemprov NTB
Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, tetapi juga metode.
"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah. Kemiskinan itu bukan di Jakarta tapi di daerah terpencil sana, itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena melarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," ungkap Fahri.
Fahri menambahkan bahwa kalau ada data, maka lakukan analisa, lalu keluar konsep. Selanjutnya, lapor presiden, melakukan hearing di DPR RI, sehingga muncul kritik dan koreksi, publik terlibat lalu membuat kesimpulan akhir.
Baca Juga: Mabes TNI Buka Lowongan Perwira Karir Januari 2021, Cermati Syaratnya
Baca Juga: Kurangi Bahan Bakar Minyak (BBM), BPPT Dorong Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
"Lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur-jalur struktural. Barulah masalah selesai. Itu kerja negara bukan kerja media," paparnya.
Menurut Fahri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit.
"Tapi, orang desa gak ribut. Memang yang bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yang advokasi. Tapi kerja pakai data," pungkasnya.***
