Network
PORTAL LEBAK - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian menilai kekurangan stok batu bara tidak hanya terjadi di PLTU Suralaya PT Indonesia Power di Cilegon, Provinsi Banten saja, namun juga sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
Ramson mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, Kamis lalu 11 Februari 2021.
Kunjungan kerja ini sekaligus bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyediaan dan pasokan energi listrik bagi masyarakat, khususnya untuk pasokan listrik ke sistem transmisi Jawa, Madura dan Bali.
Baca Juga: Digadang Menambah Ikon Baru Surakarta, Bangunan Ini Diresmikan Menteri PUPR dan Gubernur Jateng
Baca Juga: Sri Mulyani, Ditunjuk Jadi Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action
Selain itu, menurut Ramson ancaman keterlambatan ketersediaan energi primer batu bara ini sebenarnya bukan permasalahan PT PLN Persero atau PT Indonesia Power, tetapi sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Seperti yang PortalLebak.com kutip dari laman resmi DPR RI, bahwa Komisi VII DPR RI meminta kepada PLN untuk menjamin tak ada pemadaman listrik, kendati ada keterlambatan suplai batu bara.
Ramson meminta kepada PLN agar keterjaminan dan keamanan energi primer batu bara yang 56 persen sebagai energi primer untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman. Karena kalau suplai energi primer batu bara macet, ini menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum.
Baca Juga: Kebakaran Kebon Kopi Rangkasbitung, 1 Orang Nenek Tak Tertolong
Baca Juga: Wah, Gubernur Ini Malah Bantu 100 Unit Rumah Ke Provinsi Tetangga
"PLN diamanatkan untuk menyediakan energi listrik bagi masyarakat umum, jadi ini harus di-back up oleh DPR RI dan Kementerian ESDM yang disektor kebijakannya. Kita akan mengundang Menteri ESDM dan jajarannya membahas masalah keamanan energi primer batu bara untuk PLTU-PLTU yang dikelola PLN. Ini harus aman. Harus ada kebijakan pemerintah untuk permasalahan ini,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ramson menambahkan, pihaknya juga meminta komitmen vendor-vendor batu bara untuk menjaga ketersediaan energi primer batu bara yang digunakan PLN untuk penggerak pembangkit listrik.
Di sisi lain, Ramson menilai manajemen PLN kurang antisipatif dan proaktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kekurangan stok batu bara yang dialami PLN dinilai lebih kepada permasalahan teknis.
Baca Juga: 12 Pengendara Moge Langgar Aturan Ganjil Genap Tertangkap, 3 Orang Diberi Sanksi
“Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar daripada average stock memang dampaknya cost sedikit lebih besar, tetapi terjadi ketersediaan batu baranya ini yang kurang (diantisipasi) dari direksi PLN,” kata Ramson.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menilai kelangkaan batu bara ini terkait persoalan nasionalisme.
“Mau harga batu bara di luar (negeri) setinggi apapun, dia (vendor batu bara) harus penuhi dulu kebutuhan yang ada di dalam negeri. Kalau mau ekspor memanfaatkan nilai harga batu bara tersebut, ya produksinya harus ditambah, bukan memindahkan apa yang harus dikirimkan ke Suralaya malah dikirimkan ke negara lain. Yang jelas kepentingan bangsa harus lebih dulu dari pada kepentingan perusahaan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: [BREAKING NEWS] Kebakaran di Pemukiman Warga, Kebon Kopi Dekat Pasar Rangkasbitung
Baca Juga: Jaz Hayat Rilis Single Terbaru: 'Sedang Jatuh Cinta', Ini Lirik dan Videonya
Dalam kesempatan itu juga Direktur Utama PT Indonesia Power Ahsin Sidqi menilai, kondisi pasokan batu bara bagi PLTU ini menjadi pembelajaran.
Ia mengakui pasokan batu bara sedang sulit. Menurutnya, perlu strategi konversi pembangkit batu bara dengan sumber energi lain, Kendati hal yang tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat sumber energi primer yang paling murah untuk digunakan PLN saat ini adalah batu bara.
“Terlepas dari apapun sumber energi primer yang digunakan PLN harus tetap mempunyai back up plan terkait dengan kondisi yang terburuk. Jangan sampai tidak ada mitigasi dan merugikan masyarakat," kata Ahsin.***
