Network
“Selama 9 tahun berjalannya lembaga sementara maka masih berkutat pada conflict of norms, padahal ada komisi pengawas yang didalamnya terdapat menteri sampai Kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Selain itu bahwa UU Ciptaker sub sektor Migas belum menunjukan upaya memberikan kepastian. Sebagai penutup, Kholid mengusulkan bahwa mengurus migas tidak cukup modal semangat nasionalisme saja, harus ada 3 (tiga) kombinasi yaitu peran negara yang kuat, iklim investasi yang investor friendly dan keterlibatan masyarakat.
Seperti PortalLebak.com terima keterangan tertulis dari Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga, Surabaya Jawa Timur, sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi sepakat menyatakan revisi UU Migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia.
Seluruh kesimpulan tersbut terangkum dalam hasil Forum Group Discusion di kampus Unair Surabaya, yang dibuka oleh Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih, Jumat, 30 April 2021.
Hadir dalam FDG itu Sekjen PP ISNU M. Kholid Syerazi, Pengamat Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Dekan Fakultas Hukum Unair Iman Prihandono dan Pengamat Energi Indria Wahyuni.***
