Network
PORTAL LEBAK - Ketentuan peniadaan mudik yang telah disampaikan oleh pemerintah RI, diperkuat oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Menurutnya, keputusan peniadaan mudik tersebut diambil melalui berbagai pertimbangan, masukan, dan data-data yang dikumpulkan selama satu tahun terakhir.
"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat", ujar Kasatgas Covid-19.
"Ini adalah keputusan politik negara, Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni.
Bersama Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 3 Mei 2021, Doni mengingatkan para kepala daerah agar mengikuti arahan pemerintah pusat tersebut.
Menurut Doni, keputusan tersebut penting untuk dilaksanakan karena jika dibiarkan seperti tahun lalu, maka akan terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 yang diikuti juga oleh angka kematian. Untuk tahun ini, bahkan setelah Presiden mengumumkan larangan mudik pun masih ada sekitar 7 persen masyarakat yang menyatakan akan tetap melakukan mudik.
"Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat angka kematiannya," imbuhnya.
Baca Juga: Logo Geopark Bayah Dome, Disayembarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak
