Soal Kebocoran Hasil Sidang, Mahkamah Konstitusi Bantah Informasi Denny Indrayana

Denny mengungkapkan keputusan MK akan mengembalikan sistem pemilu ke sistem perwakilan proporsional tertutup atau sistem pemilu partai.

“Pagi ini saya mendapat informasi penting. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum akan kembali ke sistem perwakilan proporsional tertutup dan hanya memilih simbol partai lagi," kata Denny di akun Twitternya @dennyndranaya, Minggu, 28 Mei 2023.

Baca Juga: Peselancar Griffin Colapinto dan Carissa Moore Memimpin pada Kejuaraan Surfing di Lemoore

Dalam cuitannya, Denny juga menyebut sumbernya di MK. Meski tidak memberikan jawaban yang jelas, Denny menegaskan bahwa sumbernya bukan hakim konstitusi.

"Siapa sumbernya? "Orang-orang yang kredibilitasnya sangat saya percayai sebenarnya bukan hakim konstitusi," katanya.

Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pada tanggal 14 November 2022 dengan nomor registrasi 114/PUU-XX/2022 permohonan uji materi Pasal 168(2) UU Pemilu tentang sistem perwakilan proporsional terbuka.

Baca Juga: Max Verstappen Lewati Sebastian Vettel, Dia Pegang Rekor Kemenangan Terbanyak bagi Red Bull di Formula Satu F1

Enam orang yang menjadi pemohon adalah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V) dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Delapan dari sembilan fraksi DPR RI juga menyatakan menolak sistem proporsional tertutup, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu partai yang menginginkan sistem perwakilan proporsional tertutup, yaitu PDI Perjuangan.***