Network
PORTAL LEBAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengusulkan penyelesaian persoalan izin pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di luar negeri untuk Pemilu 2024.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus, Selasa 28 November 2023, di Gedung KPU RI, Jakarta, menyatakan negara asal seperti China tidak diperkenankan masuk atau keluar TPS di luar Gedung KPU.
Menurut Betty ada beberapa negara yang melakukan hal tersebut, karena hal serupa juga diterapkan di Hong Kong dan Makau.
Baca Juga: Undian Pilpres 2024, KPU: Anies nomor urut 1, Prabowo 2, Ganjar nomor 3
"Hal serupa terjadi di Republik Ceko. Kami mengetahui kondisi ini setelah ditemukan. Oleh karena itu, kami akan membahasnya secara paripurna untuk mencari solusinya," kata Betty.
Kepala Data dan Informasi KPU RI itu mengatakan ada tiga opsi yang bisa dilakukan untuk pemilu di luar negeri: TPS di luar negeri, Kotak Suara Keliling (KSK), dan penggunaan layanan pos.
Soal layanan pos, semua paket pos dilengkapi alamat lengkap. Oleh karena itu, Betty jamin sistemnya aman.
Baca Juga: KPU dilaporkan ke Bawaslu terkait putusan MK Nomor 90
Apabila penerima tidak ditemukan, maka paket pos akan dikembalikan kepada pengirim yaitu KPU dan Komisi Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) untuk diamankan.
Betty juga menjelaskan bahwa pilihan mekanisme peralihan ke penggunaan pos masih dalam pembahasan karena penggunaan KSK tidak diperbolehkan di Republik Ceko.
“Ini sebenarnya sudah final, namun ada kondisi di luar kendali kami untuk menghentikannya karena tergantung yurisdiksi masing-masing negara,” kata Betty.
Baca Juga: Pemerintah undang TikTok kerja sama dengan investor atau perusahaan dalam negeri
Sebelumnya, KPU RI mengumumkan TPS untuk 128 negara perwakilan, dan PPLN, KSK, dan Pos berjumlah 3.059 orang. Warga Negarai Indonesia (WNI) di luar negeri berjumlah 1.750.474 orang, yang terdiri dari laki-laki 751.260 orang dan perempuan 999.214 orang.
Betty mengatakan perubahan terkait pemilu 2024 di luar negeri harus sejalan dengan pedoman yurisdiksi nasional. Hal ini menyangkut pendistribusian logistik yang dikirim minimal satu bulan sebelum tanggal pemilu, sesuai jadwal yang ditetapkan masing-masing PPLN.***
