Network
“Kalau main ranjau hati-hati, kalau difoto pasti cepat reaksinya,” lanjut KSAD.
Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu apa-apa soal kewenangan hukum di bidang pertambangan. Namun, dia meminta semua pihak melaporkan jika ada tanda-tanda tentara melakukan hal tersebut.
"Karena yang punya kewenangan sebenarnya adalah Kementerian yang sah dan sah.
Kita memang tidak tahu. Tapi kalau ada indikasi ke arah itu ya tolong lapor," kata Maruli.
Maruli menambahkan prajurit terbukti mendukung penambangan ilegal akan dihukum, seperti kasus-kasus sebelumnya.
Baca Juga: Jokowi dan Iriana Bagikan Kaos dan Perlengkapan Balita di Salatiga
“Saya kira sudah ada laporan seperti ini tentang sudah berapa tahun militer terlibat dalam aktivitas penambangan tersebut. Jabatannya banyak yang dicabut, anggotanya juga banyak yang dipecat, sehingga menurut informasi yang kami dapatkan sekarang, jumlah orang yang menangani masalah ini menurun tajam," paparnya.
Sebelumnya, Mahfud MD, dalam debat keempat yang diselenggarakan KPU Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu malam 21 Januari 2024, mengatakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena ada banyak kendala yang harus dihadapi. banyak mafia.
“‘Cabut IUP saja’ yang jadi masalah. Penarikan kembali IUP itu banyak mafianya. Saya turunkan tim ke lapangan dan ditolak, itu keputusan MA, seperti itu.
Bahkan sepekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak terjadi aktivitas penambangan ilegal di Indonesia dan didukung oleh pejabat dan aparat. Itulah masalahnya,” kata Mahfud MD.***
