Network
PORTAL LEBAK - Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan undang-undang pemilu memperbolehkan presiden dan menteri ikut kampanye.
“Undang-undang pemilu khususnya Pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye,” kata Idham di Jakarta.
Pasal 281 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur: “Kampanye pemilu yang berkaitan dengan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, wakil bupati , Walikota dan “Wakil Walikota” harus mematuhi peraturan sebagai berikut:
Baca Juga: Ini Yang Dibagikan Ketua NasDem Surya Paloh Saat Kampanye di Kalimatan Selatan
Tidak menggunakan kendaraan dalam menjalankan tugasnya, kecuali kendaraan keamanan, memastikan instansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun aturan tersebut melarang Presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Lebih lanjut, dia menegaskan, presiden dan menteri juga wajib mengambil cuti jika ingin berkampanye.
“Standar tersebut mengatur persyaratan bersyarat. Sesuai aturan, dalam persyaratan tersebut tidak boleh menggunakan fasilitas di lokasi Anda,” ujarnya.
Baca Juga: Anies Sebut Ada Hikmahnya Pencabutan Izin Tempat Kampanye di Yogyakarta
Sementara itu, lanjut Idham, fasilitas keamanan bisa digunakan oleh Presiden dan para menteri. Memang undang-undang pemilu memberikan pengecualian untuk pemasangan sistem keamanan.
