Network
PORTAL LEBAK - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalokasian bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami kenaikan.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut pada saat hadir memberi kesaksian dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari Jumat, 5 April 2024.
Menkeu menyebut anggaran belanja bansos yang disalurkan Kemensos membengkak merupakan anggaran belanja di luar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako.
Baca Juga: THR Bagi ASN Kabupaten Tangerang Cair Penuh Sebelum Cuti Bersama Lebaran 2024
"Belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani kepada Hakim MK.
Kenaikan anggaran belanja bansos tersebut disebabkan oleh penambahan anggaran bansos yang direalisasikan sebagai bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu.
Sri Mulyani beranggapan bengkaknya anggaran bansos bukanlah perubahan yang signifikan dalam anggaran bansos tahun 2024 yang dikelola oleh Kemensos.
Baca Juga: Terminal Mandala Lebak Masih Sepi Pemudik Meski Telah Masuk Pekan Terakhir Jelang Lebaran 2024
"Di dalam APBN 2024, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos," ucap Sri Mulyani.
Total anggaran belanja khusus bansos dalam program perlindungan sosial (perlinsos) tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun.
Dari Rp496,8 triliun, sebanyak 75,6 triliun disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program bansos seperti PKH, kartu sembako, dan program bansos lainnya, termasuk bansos pemerintah yang disalurkan di masa kampanye Pemilu 2024.
Baca Juga: Sebanyak 114 Orang Warga Lebak Belum Lunasi BPIH, Dipastikan Batal Berangkat ke Mekkah Tahun Ini
Kemudian Rp80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.
Kemudian sisanya (Rp340,7 triliun) adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik dan subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.
"Khusus untuk anggaran bansos Kemensos Rp75,6 triliun, ini memang mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Pada 2030, anggaran bansos Kemensos adalah Rp74,3 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Bus Mulai Padati Tol Jakarta - Cikampek pada H-5 Lebaran
Dia menambahkan realisasi anggaran bansos sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Kehadiran Sri Mulyani di perkara putusan hasil pemilihan presiden 2024 oleh KPU RI diikuti juga dengan kehadiran tiga menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dan Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).***
