Network
“Alhasil, para pemilik UMKM harus diberikan akses ke dalam empat kerangka kerja ekonomi yang berkelanjutan, di antaranya yakni akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses teknologi, sampai pada akses pasar,” bebernya.
Baca Juga: Jelang Libur Lebaran, Jalan Menuju Wisata Pantai Talanca Kabupaten Lebak Diperbaiki
Mubariq sangat yakin Indonesia mempunya potensi luar biasa untuk mengembangkan bisnis keberlanjutan.
“Saat ini, UMKM mampu berkontribusi terhadap 61 persen pendapatan domestik bruto (PDB) negara. Jika melakukan business as usual harusnya dapat diubah sebagai bisnis berkelanjutan, otomatis sektor ini berpotensi memberi dampak besar terhadap upaya target pengurangan emisi karbon nasional dan pertumbuhan ekonomi,“ tegasnya.
Mubariq menilai intervensi langsung pemerintah, secara konkrit sangat dibutuhkan melalui bentuk regulasi di bisnis UMKM berkelanjutan. Cara yang ditawarkan bisa berupa sumber permodalan di program pemerintah yang sudah ada, seperti pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR), program Investment Facility, badan layanan umum (BLU) pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis credit union.
Ke depannya, pemerintah dapat membuat kebijakan dan dorongan yang konkrit untuk menggunakan dana pemerintah dan mengaplikasikannya pada UMKM hijau.
Sementara itu, menurut praktisi kebijakan keuangan berkelanjutan, Dr. Mahpud Sujai sudah terdapat inisiatif dari pemerintah untuk mendorong bisnis berkelanjutan melalui adanya payung regulasi yang dapat menjadi dasar bagi keuangan keberlanjutan Indonesia.
Baca Juga: Amerika Serikat: Peluncur Rudal Tomahawk, SM-6 Akan Dikerahkan di Indo-Pasifik
“Salah satu payung regulasi untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan adalah regulasi Taksonomi Hijau Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI akan melindungi implementasi penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” paparnya.
Ia menambahkan walaupun masih ditemukan banyak tantangan pada pelaksanaannya, TKBI diharapkan dapat menaungi inovasi atas skema pendanaan hijau, terutama bagi entitas yang berperan sebagai perantara dalam proses menemukan pemilik usaha dan investor yang tepat
dan berkomitmen mendukung usaha sesuai dengan skalanya.
