Network
PORTAL LEBAK - Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin akan mengundurkan diri pada hari Senin, 16 Agustus 2021.
Portal berita MalaysiaKini melaporkan, keputusan mundur diambil PM Muhyiddin Yassin setelah ia kehilangan mayoritas dukungan setelah ada pertikaian dalam partai koalisi yang berkuasa.
Pengunduran diri - jika terkonfirmasi, akan mengakhiri 17 bulan pemerintahan PM Muhyiddin Yassin penuh gejolak.
Pasalnya, pada masa jabatan Muhyiddin ditengarai membawa lebih banyak ketidakpastian bagi Malaysia.
Kondisi ini dinilai merugikan, saat negara semenanjung itu bergulat dengan lonjakan Covid-19 dan penurunan pertumbuhan ekonomi.
Belum diketahi secara pasti, siapa yang akan membentuk pemerintahan berikutnya karena tidak ada anggota yang memiliki suara mayoritas yang jelas di parlemen.
Atau alternatif lainnya, apakah akan digelar pemilihan umum yang dapat diadakan di Malaysia, di tengah pandemi Covid-19.
Keputusan selanjutnya, diserahkan pada sistem konstitusi kerajaan, di mana Raja Al-Sultan Abdullah, harus memutuskan apa yang terjadi selanjutnya.
PM Muhyiddin Yassin akan mengajukan pengunduran dirinya kepada raja pada hari Senin.
Baca Juga: Satgas Yonif 144 Terima Kunker Rombongan Komisi V DPR RI di Perbatasan RI-Malaysia di Kalbar
Informasi ini dibenarkan oleh Mohd. Redzuan Md Yusof, seorang menteri di departemen perdana menteri, sepeti Malaysiakini melaporkan pada hari Minggu.
Reuters seperti dilansir PortalLebak.com, tidak dapat segera menghubungi Mohd Redzuan. begitu pula, kantor perdana menteri tidak segera menanggapinya.
Mohd Redzuan mengatakan Muhyiddin memberi tahu anggota partai tentang keputusannya untuk mengundurkan diri.
Baca Juga: Olimpiade Tokyo 2020: Pebulutangkis Malaysia Singkirkan 'The Minion' dari Indonesia
Karena menurut Mohd Redzuan, PM Muhyiddin Yassin telah kehabisan semua pilihan lain untuk mempertahankan pemerintah.
"Besok akan digelar rapat kabinet khusus. Selanjutnya, dia (PM Muhyiddin Yassin) akan menuju (istana) untuk mengajukan pengunduran dirinya," ujar Mohd Redzuan kepada Malaysiakini.
Cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan telah genting sejak ia berkuasa pada Maret 2020 dengan mayoritas dukungan yang rendah.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Hibah Transportasi, Kejaksaan Resmi Tetapkan DS Pemilik PT PDP Jadi Tersangka
Tekanan terhadapnya meningkat baru-baru ini setelah beberapa anggota parlemen dari partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) - blok terbesar dalam aliansi yang berkuasa - menarik dukungan.
Perdana menteri Muhyiddin Yassin selama berminggu-minggu menolak seruan untuk berhenti.
Muhyiddin Yassin menyatakan dia akan membuktikan dukungan mayoritas di parlemen melalui mosi tidak percaya pada bulan September 2021.
Baca Juga: Motor Buat Balap Liar Terjaring Sat Lantas Polres Lebak, Diamankan Berikut Mobil Pengangkut
Tetapi pada hari Jumat, Muhyiddin mengakui untuk pertama kalinya dia tidak memiliki dukungan mayoritas dan melakukan upaya terakhir untuk merayu oposisi.
Muhyiddin Yassin menjanjikan reformasi politik dan pemilihan dengan imbalan dukungan pada mosi percaya. Tawaran itu ditolak dengan suara bulat.
Kemudian, Raja Malaysia memiliki kekuatan konstitusional untuk menunjuk seorang perdana menteri dari antara anggota parlemen terpilih, berdasarkan siapa yang menurutnya dapat memimpin mayoritas.
Baca Juga: Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto Didaulat Sebagai Syekhermania
Dia memilih Muhyiddin sebagai perdana menteri tahun lalu setelah pengunduran diri tak terduga dari Mahathir Mohamad.***
