Network
PORTAL LEBAK - Facebook mendapat perlawanan dari masyarakat Ethiopia, bahkan beberapa diantara mereka menyerukan untuk memblokir Facebook dari negara tersebut.
Perlawanan ini ternyata didasari atas kebijakan Facebook yang menghapus sebuah postingan Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, di akunnya sendiri.
Facebook diketahui menghapus postingan PM Abiy Ahmed Ali karena dianggap melanggar kebijakan komunitas. Facebook menganggap postingan PM Abiy berisi hasutan.
Baca Juga: Internet Masih Padam Tapi Layanan Ponsel Dilaporkan Pulih Kemarin Sore Selama Blokade Militer Sudan
Abiy mengunggah postingan yang isinya meminta warga untuk menggunakan semua jenis senjata untuk melawan kelompok pemberontak yang menamakan dirinya Front Pembebasan Rakyat Tigray, atau TPLF, yang berbasis di kota Addis Ababa (ibu kota Ethiopia).
"Warga kita harus berbaris ... dengan semua senjata dan sumber daya apa pun yang dimiliki untuk bertahan, memukul mundur, dan membungkam teroris TPLF," tulis postingan PM Abiy.
Induk Facebook yang telah berganti nama menjadi Meta Platforms Inc itu membeberkan penghapusan konten PM Abiy karena dilaporkan sebagai konten menghasut orang untuk melakukan kekerasan.
Baca Juga: Seorang Pengunjung Mall Centre Point Medan Terjun Bebas Dari Lantai 4 Sore Tadi
"Kami diberitahu tentang sebuah posting oleh Perdana Menteri Ethiopia dan menghapusnya karena melanggar kebijakan kami untuk menghasut dan mendukung kekerasan," kata juru bicara Meta Platforms, seperti yang dikutip PortalLebak.com dari Technext.
Meta menegaskan bahwa semua penggunanya harus taat pada aturan standar komunitas yang mereka buat, tak terkecuali pemimpin negara.
"Di Meta, kami menghapus konten dari individu atau organisasi yang melanggar standar komunitas kami, tidak peduli siapa mereka," lanjut Meta yang dijelaskan dalam email.
Baca Juga: Liga Premier Inggris: Bek Soccer-West Ham Ogbonna mengalami cedera lutut serius
Dukungan penutupan Facebook dilontarkan beberapa warga Ethiopia di media sosial. Seperti diungkapkan pemilik akun @EthThinker yang meminta pemerintah bertindak tegas seperti Nigeria menutup Twitter.
"Kesempatan untuk menutup Facebook di Ethiopia. Lakukan apa yang dilakukan Nigeria ketika perusahaan-perusahaan ini ikut campur," tulis The Thinker ETH.
Ethiopia saat ini memang tengah dilanda konflik sampai Pemerintah Ethiopia harus memberlakukan keadaan darurat nasional sejak minggu lalu.
Konflik terjadi antara dua kelompok militan TPLF dan tentara pembebasan Oromo. Keduanya telah merebut kota-kota utama Dessie, Kombolcha, dan Kemise.
Setelah TLPF membom barak militer milik tentara Ethiopia, Pemerintah Ethiopia langsung melancarkan operasi militer yang dilakukan pada November 2020 ke wilayah Tigray utara.
Namun operasi militer pemerintah Ethiopia tersebut tidak menyelesaikan konflik, bahkan perang berlanjut hingga saat ini.
Baca Juga: Berikut Twibbon Hari Pahlawan 2021 Bertema Pahlawanku Inspirasiku
Operasi itu menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 2 juta orang mengungsi dari rumah mereka di negara yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengutuk genosida di Tigray dan memperingatkan semua pihak yang berkonflik untuk segera melakukan gencatan senjata.
"Semua pihak harus menghentikan operasi militer dan memulai negosiasi gencatan senjata tanpa prasyarat," kata Menlu Antony Blinken.
Gedung Putih juga memperingatkan pemerintah Ethiopia kemungkinan akan kehilangan akses pada program-program perdagangan AS di tahun depan, kecuali memutuskan untuk mengakhiri konflik.***
