Network
PORTAL LEBAK - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani berniat memperjuangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam KTT ASEAN ke-42.
Puan Maharani memastikan akan menghadiri KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Puan Maharani yang merupakan perempuan pertama yang didapuk sebagai ketua DPR RI ini juga mengangkat isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ASEAN Leaders' Forum.
Baca Juga: Hari Pertama Pendaftaran Bakal Calon DPR, KPU Sebut Tak Ada Partai Politik Serahkan Daftar
Indonesia dikenal sebagai ketua ASEAN 2023 yang KTT-nya akan diselenggarakan di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023.
Dikutip PortalLebak.com dari dpr.go.id, KTT ASEAN ke-42 dihadiri oleh para kepala negara dan pemerintahan, ketua parlemen dan para pemimpin ASEAN. kementerian yang terlibat.
Pada masa Keketuaan ASEAN, Indonesia mengangkat tema "ASEAN Epicenter of Growth", yang artinya ASEAN penting dan relevan sebagai pusat pertumbuhan.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPR: Tindak Tegas KKB di Papua
“Kita tidak bisa berjuang sendirian untuk menyelesaikan masalah antar negara, tentunya negara harus bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif. Karena PMI sering menjadi korban perdagangan manusia oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Puan.
Selain itu, ia menilai KTT ASEAN dapat menjadi forum yang tepat untuk membahas perlindungan tenaga kerja migran dan kejahatan perdagangan manusia (TPPO).
Puan juga menjelaskan banyak PMI yang beroperasi di negara-negara ASEAN. Melalui dialog terbuka dengan forum parlemen se-Asia Tenggara.
"Saya berharap negara-negara sasaran PMI dapat diyakinkan bahwa kontroversi ini tidak akan berlanjut. Karena selama ini pemerintah telah berjuang ketika warga negara menjadi korban perlindungan,” ujarnya.
Ia mengatakan, perlindungan PMI dan TIP harus menjadi perhatian internasional. Pasalnya, jumlah korban PMI akibat kekerasan dan TPPO kerap meningkat.
Misalnya, PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (ART), menjadi korban kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan majikannya di Malaysia.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Gelombang 52 Tahun 2023 Telah Buka, Ini Update Terbarunya
Kecuali hingga 20 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia atau TIP di Myanmar melalui tawaran pekerjaan.
“DPR RI juga mendorong kesadaran akan hak asasi pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program pelatihan yang dilakukan bersama oleh negara-negara ASEAN,” kata Puan.
Ia menyoroti tingginya jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia dan terus menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran.
Baca Juga: Bertemu Perdana Menteri Malaysia, Presiden Jokowi Tekankan Perlindungan Pekerja Migran
Hal ini penting, karena isu perempuan merupakan agenda internasional yang harus digarap bersama.
“Masalah PMI tidak terlepas dari perlindungan perempuan dan anak, karena banyak dari mereka yang menjadi korban. Ini harusnya lebih penting karena melindungi perempuan dan anak juga merupakan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” jelas Puan.
Puan mengatakan DPR mengawal beberapa isu dalam agenda KTT ASEAN ke-42, selain isu PMI dan perlindungan perempuan dan anak.
Ini termasuk merumuskan visi ASEAN setelah 2025, mengembangkan kondisi di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi,
Juga memperkuat arsitektur kesehatan di kawasan dan sekitarnya, dan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA).
“Sebagai anggota parlemen, kami siap memberikan dukungan politik dan bekerja sama dengan rekan-rekan ASEAN untuk mengarungi masa-masa sulit ini," ucapnya.
"Kita bisa membangun ASEAN yang lebih lincah. Kali ini, Parlemen ingin berpartisipasi dalam berbagai isu yang dibahas dalam KTT ASEAN,” kata Puan Maharani.***
