Network
PORTAL LEBAK - Langkah Presiden Jokowi (Joko Widodo) melakukan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru dinilai tepat.
Alasannya, pemekaran DOB di Kabupaten Lebak dan Pandeglang dikhawatirkan malah membentuk dinasti dan oligarki baru.
Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.
Baca Juga: Lowongan Kerja Tim Konten Kreatif Akun Medsos Kemenkominfo
Ujang menyebut, banyak daerah ketika dimekarkan, yang terjadi justru kesejahteraan berada di segelintir elit baru.
Faktanya yang terjadi saat ini, lanjut Ujang, ketika mereka dimekarkan dari daerah induknya, malah membentuk dinasti dan oligarki baru.
"Sudah tepat langkah yang dilakukan Pak Jokowi melakukan moratorium di wilayah Banten, saya setuju kebijakan Pak Presiden," kata Ujang Komarudin kepada Portallebak.com saat dihubungi melalui pesan WhatsAap, Sabtu 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Jadi Dibuka? Simak Kata Admin Medsos Resmi Prakerja
Terkait DOB di Lebak dan Pandeglang, Ujang mendukung upaya yang dillakukan oleh Jokowi dengan menghentikan sementara pemekaran daerah yang terjadi di Cilangkahan, Lebak dan Cibaliung, Pandeglang.
Kata Ujang, hal yang wajar jika masyarakat Lebak dan Pandeglang, Banten menginginkan pemekaran daerah dari wilayah induknya.
"Kita harus perhatikan, ini bukan masalah memenuhi syarat atau kriteria pemekaran wilayah. Tapi bagaimana setelah daerah tersebut dipisahkan, nantinya justru kesejahtraan rakyat terabaikan," ucap lulusan Universitas Al-Azhar tersebut.
Baca Juga: Ini Keputusan Lengkap Congres Pemoeda II 27-28 Oktober 1928, Mengandung Teks Sumpah Pemuda
Ujang menjelaskan, sebenarnya hak masyarakat Lebak dan Pandeglang jika ingin menjadi Kabupaten atau Kota. Namun, setelah dimekarkan apakah wilayah itu bisa membangun daerahnya dengan cepat.
Kata Ujang, Kabupaten atau tersebut tentu harus mampu menyejahterakan rakyatnya di masing-masing daerah.
Ujang menyebut banyak daerah setelah dipisahkan malah tak bisa berkembang. Bahkan, mereka malah menjadi beban wilayah induknya dan pusat.
Baca Juga: Terekam Sesama Wisatawan, Perahu Angkut 28 Orang Terguling di Danau Cikoncang Lebak, 3 Tewas
"Banyak daerah yang dipisahkan malah menguntungkan segelintir orang. Bahkan sumber daya alam juga dikuasai mereka," tutur Ujang.
Sebelumnya, muncul desakan dari tokoh masyarakat Banten yang menginginkan agar monlratorium pemekaran dicabut.
Salah satunya datang dari tokoh Banten Selatan, KH Ahmad Taufik.
"Kami berharap Presiden mencabut moratorium pemekaran daerah sehingga terbentuk Kabupaten Cilangkahan," harap Ahmad.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,9 di Barat Daya Pangandaran, Terasa Hingga Cilacap
Ahmad mengklaim bahwa dukungan pembentukan Kabupaten Cilangkahan lepas dari Lebak sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat.
Kata Ahmad, suara-suara Cilangkahan agar jadi Kabupaten itu sudah datang dari aktivis, akademisi hingga politisi.
Namun, menurut Ahmad, sampai saat ini, pemerintah belum mencabut moratorium untuk DOB di tanah air.
"Pembentukan DOB Cilangkahan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Banten Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan," tutur Ahmad.
Baca Juga: Serbu Promo Shopee Gajian Sale! Ada Promo Gratis Ongkir, Cashback Kilat 100%, Hingga Flash Sale 60RB
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah di Indonesia.
Sebab, kata Ade, di Provinsi Banten sendiri ada tiga (3) wilayah yang menginginkan pemekaran yaitu Kabupaten Cilangkahan Lebak, Cibaliung dan Kabupaten Caringin Pandeglang.
"Kami mendukung daerah tersebut lepas dari induknya. Hal itu, agar pemerataan, pertumbuhan, pembangunan dan kesejahteraan," tegas Ade.***
