PORTAL LEBAK - Setelah upaya jemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming gagal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat surat lampiran perihal daftar pencarian orang (DPO).
KPK langsung menyerahkan surat lampiran penetapan Mardani Maming dalam DPO tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Surat lampiran DPO diserahkan langsung oleh Tim Biro Hukum KPK saat sidang praperadilan Mardani Maming di PN Jaksel pada hari Selasa, 26 Juli 2022.
"Dalam lampiran yang kami sampaikan, pertama itu bukan dalam kapasitas bukti tambahan. Yang kami mau sampaikan bahwa ada proses di luar praperadilan yang tetap berjalan," ujar salah satu anggota tim Biro Hukum KPK, dikutip PortalLebak.com dari ANTARA, 27 Juli 2022.
Lampiran ini bisa merugikan Mardani Maming dalam sidang praperadilan yang dia mohonkan atas kasus suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menimpanya.
Mardani akan dianggap oleh Hakim sebagai tersangka yang tidak kooperatif ketika KPK melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan untuk kedua kalinya yang seharusnya dilaksanakan pada 21 Juli 2022.
Baca Juga: BPA AJB Bumiputera 1912 Gelar Sidang Luar Biasa, Komisaris Calon Utama Terpilih
"Surat (DPO) ini disampaikan ke dalam kesimpulan. Selebihnya kami serahkan ke Yang Mulia," ungkap tim Biro Hukum KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Mardani, Denny Indrayana, tidak terima jika kliennya disebut tidak kooperatif selama proses penyidikan kasus IUP di Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurut Denny, pihaknya hanya meminta waktu kepada KPK karena proses sidang praperadilan kliennya belum selesai.
Baca Juga: Kamaruddin Sebut Pembunuhan Dilakukan Lebih Dari Satu Orang karena Foto Jeratan di Leher Brigadir J
"Kalau kami dikatakan tidak kooperatif dalam dua panggilan, kami bersurat baik panggilan satu dan dua meminta agar menunggu proses praperadilan," ujar Denny.
Lebih lanjut, Denny mengaku pihaknya akan hadir memenuhi panggilan jika memang keputusan pengadilan menetapkannya sebagai tersangka.***