Dulur Ganjar Pranowo (DGP) Tolak politik identitas dan radikalisme
PORTAL LEBAK - Relawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo (DGP) Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen menolak permainan politik identitas dan radikalisme dalam Pemilu 2024.
Para relawan DGP sekaligus membulatkan tekad dan siap memberikan dukungan jika Kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo maju sebagai Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
Kegitan ini mengundang Pembina DPP DGP, Brigjen Pol. (Purn) Victor E. Simanjutak, yang memberikan pandangan-pandangan politiknya.
Victor yang juga Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim POLRI, menilai politik identitas dan radikalisme tidak boleh diterapkan di Pemilu 2024.
Sebagai Pembina DPP DGP Victor juga menilai para relawan harus mampu menjelaskan penolakan politik identitas ke masyarakat, di daerah pemilihan Jateng tujuh tersebut.
Dapil Jateng-7, meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen juga diminta oleh Victor agar menyuarakan slogan DGP.
"Pokoke, Siapapun Cawapresnya, Ganjar Capresnya. Ganjar Penerus Jokowi," ungkap Brigjen Purn Victor E. Simanjuntak dikutip PortalLebak.com dari keterangan tertulisnya.
Konsolidasi DPG Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen
Selain itu, acara diisi pernyataan sikap bersama dalam Konsolidasi DGP yang digelar di Rumah Makan Sido Roso, Purbalingga, Sabtu akhir pekan lalu.
Hadir dalam acara itu Ketua DGP Purbalingga Wahyu Budiarto, Ketua DGP Banjarnegara Yudiadianto, dan Ketua DGP Kebumen Joko Suronggo.
“Acara ini kami gelar sebagai konsolidasi agar mendukung pencapresan pak Ganjar Pranowo,” ucap Ketua DGP Purbalingga, Wahyud Budiarto.
Konsolidasi DGP ini sekaligus menyepakati persiapan pemantapan pengurus DGP di masing-masing kabupaten, yang berencana membentuk struktur organisasi DGP sampai tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).
Dalam acara konsolidasi ini dilaksanakan pula pembekalan kepada pengurus DGP di tiga kabupaten itu.
Baca Juga: Survei Politik: Elektabilitas PDI Perjuangan Paling Tinggi Dibanding Partai Politik Lainnya
Mengenai penolakan politik identitas dan radikalisme di Pemilu 2024 menurutnya dikarenakan bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, DPG ingin Pemilu 2024 menjadi kontestasi politik yang bermartabat dan bisa memilih pemimpin Indonesia yang bisa meneruskan apa yang telah dilakukan presiden saat ini yaitu Joko Widodo.
”Jangan sampai politik identitas dan radikalisme menjadi senjata dan sarana kampanye. Kami dengan tegas menolaknya,” tambahnya.***