Menteri Perhubungan Dukung Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional

- 5 Februari 2021, 22:28 WIB
Kunjungan kerja Menteri Perhubungan di Ambon, Dukung Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional
Kunjungan kerja Menteri Perhubungan di Ambon, Dukung Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional /Foto : Humas Kemenhub RI/

Baca Juga: Sah, Bupati Bogor Lantik 88 Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades 2020 Lalu

Baca Juga: [Hoax atau Fakta] Beredar Via WhatsApp Jakarta Lockdown Total Tanggal 12 Februari Sampai 15 Februari 2021

Sementara itu, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk melakukan sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian. Ia mengatakan, BKPM akan mendukung penuh terkait dengan kemudahan perizinan dan pola kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Maluku menjadi pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.

Kemudian Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, KKP akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.

Selanjutnya, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan siap membantu Pemerintah Pusat terkait dengan pembebasan lahan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.

Baca Juga: IDI Berduka, dr Broto Wasisto Meninggal Dunia Karena Terpapar Covid-19

Baca Juga: Ditangkap di Makassar dan Gorontalo, 26 Terduga Teroris Ditahan di Cikeas Bogor

Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Turut hadir bersama Menhub dalam kunjungan kerja, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.***

Halaman:

Editor: Didin


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x