Network
“Penanganan stunting juga harus per kasus tidak berdasarkan angka, tapi by name, by address," jelas Muhadjir, yang PortalLebak.com lansir dari humas BKKN.
"Siapa yang stunting harus ditelusuri, ditangani secara berkelanjutan sampai tuntas betul-betul keluar dari status stuntingnya,” paparnya.
Seiring dengan itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah bekerja sama dengan kementerian terkait.
Namun Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menegaskan stunting tetap menjadi momok dan persoalan yang harus segera ditangani.
“Secara nasional angka prevalensi stunting masih di angka 27,6 persen. Pemerintah menargetkan di tahun 2024 prevalensi stunting di angka 14 persen,” jelas Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.
Baca Juga: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Diresmikan, Jasa Marga: Dua Minggu Beroperasi dengan Tarif Nol Rupiah
Selanjutnya Dokter Hasto juga berterima kasih atas dukungan Menko PMK beserta jajaran, sekaligus atas ditandatanganinya Perpres Nomor 72/2021 oleh Presiden Joko Widodo.
“Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN dan terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan. BKKBN menyadari akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional," papar dr. Hasto Wardoyo.
"Kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tatakerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Selama kurang lebih 3 tahun maka angka target sesuai arahan Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024,” tambahnya.***
