Network
PORTAL LEBAK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy menilai penanganan stunting oleh BKKBN telah dijalankan serius.
“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh BKKBN dalam mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang," ungkap Menko PMK Muhadjir Effendy.
"Harapannya itu dapat mendorong tercapainya visi presiden dan wakil presiden menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, papar Menko PMK saat audiensi bersama BKKBN.
Baca Juga: BKKBN Gandeng Kementerian PUPR Atasi Stunting Melalui Ketersediaan Air Bersih
Masalah edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, masih kurang, dalam rangka menjaga anak-anaknya jangan sampai stunting.
“Ini harus ditekankan, karena koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah belum utuh dan harus lebih kompak”, pungkas Muhadjir.
Menko PMK dalam audiensi bersama BKKBN, Rabu 25 Agustus 2021, menjelaskan penanganan stunting harus dilakukan kerjasama lintas sektor.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga, BKKBN Gandeng Bidan Sebagai Vaksinator
Menko PMK juga menegaskan pihaknya akan memastikan kementerian dan lembaga di bawah dapat saling dukung dan bekerjasama agar tidak bekerja sendiri.
“Penanganan stunting juga harus per kasus tidak berdasarkan angka, tapi by name, by address," jelas Muhadjir, yang PortalLebak.com lansir dari humas BKKN.
"Siapa yang stunting harus ditelusuri, ditangani secara berkelanjutan sampai tuntas betul-betul keluar dari status stuntingnya,” paparnya.
Seiring dengan itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah bekerja sama dengan kementerian terkait.
Namun Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menegaskan stunting tetap menjadi momok dan persoalan yang harus segera ditangani.
“Secara nasional angka prevalensi stunting masih di angka 27,6 persen. Pemerintah menargetkan di tahun 2024 prevalensi stunting di angka 14 persen,” jelas Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.
Baca Juga: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Diresmikan, Jasa Marga: Dua Minggu Beroperasi dengan Tarif Nol Rupiah
Selanjutnya Dokter Hasto juga berterima kasih atas dukungan Menko PMK beserta jajaran, sekaligus atas ditandatanganinya Perpres Nomor 72/2021 oleh Presiden Joko Widodo.
“Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN dan terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan. BKKBN menyadari akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional," papar dr. Hasto Wardoyo.
"Kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tatakerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Selama kurang lebih 3 tahun maka angka target sesuai arahan Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024,” tambahnya.***
