Network
PORTAL LEBAK - Kewajiban BPJS Kesehatan jadi syarat mengurus kendaraan bermotor, disermpurnakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Regulasi itu terdapat dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Ranmor. Ini diungkapkan Jubir Div Humas Polri, Kombes Pol Hendra Rochmawan.
Penyempurnaan regulasi ini setelah keluar Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Polisi Mulai Berangus Pemalsu dan Pengalih Distribusi Minyak Goreng di 4 Provinsi
“Optimasi ini ditujukan bagi 30 Kementerian Lembaga, termasuk Polri,” kata Kombes Hendra di Mabes Polri, Jakarta, dikutip PortalLebak.com dari polri.go.id.
“Instruksi itu untuk menyempurnakan regulasi SIM, STNK, agar regulasi dipastikan bagi pemohon SIM dan STNK, menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif dalam program JKN,” ungkapnya.
Polri pun akan bekerja keras menyempurnakan aturan baru pemerintah dengan regulasi di kepolisian. Agar masyarakat juga dapat menyesuaikan aturan baru ini.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Akui Kesalahannya, Nyatakan di Penjara Dibantu Orang Kristen
“Kita harus memahami dan dukung kebijakan pemerintah. Cara pandang harus dilihat dari sudut pemerintah, warga Indonesia wajib ikut peserta aktif BPJS,” tambahnya.
