Network
Presiden mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya 1,1 miliar dolar AS.
Setelah pemerintah memiliki smelter dan mulai menghentikan ekspor nikel, di tahun 2021 nilai ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.
Baca Juga: Sah, Haedar Nashir Terpilih Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027
Akibat kebijakan penghentian ekspor nikel tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa (UE) melalui Oraganisasi Perdagangan dunia (WTO).
Meski akhirnya Indonesia kalah dalam gugatan UE, Presiden tetap menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi semua jenis bahan tambang Indonesia, termasuk bauksit, sembari memerintahkan jajarannya melakukan banding atas tuntutan UE.
"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah," ujarnya.
"Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," tegasnya.***
