Sabar Mangadoe Penasehat DPP DGP: Ada Partai Menolak Sistem Proporsional Tertutup, Jangan Coblos Partai Itu

- 17 Januari 2023, 20:00 WIB
Ilustrasi: pro kontra Pemilu Legislatif 2024 apakah menggunakan Sistem Proporsional Tertutup atau Sistem Proporsional Terbuka.
Ilustrasi: pro kontra Pemilu Legislatif 2024 apakah menggunakan Sistem Proporsional Tertutup atau Sistem Proporsional Terbuka. /Dok. Pikiran Rakyat/

Bagi partai mana pun yang minim kader, apalagi nihil kader partai otentik, berlakulah adagium begini: Pokoknya, #WongCilik semakin kecanduan menikmati politik uang, semakin nikmat dan banyak manfaatnya bagi partai minim kader, apalagi nihil kader partai yang otentik.

PORTAL LEBAK - Pro kontra pencoblosan pemilu legislatif (pileg) 2024 diselenggarakan melalui sistem proporsional tertutup atau terbuka, terus menghangat di tengah masyarakat.

Seperti diketahui, 6 warga negara Indonesia telah mengajukan uji materi undang-undang pemilu, ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memberlakukan kembali sistem pemilihan dengan proporsional tertutup.

Pileg dengan Sistem Proporsional Terbuka yang telah dilaksanakan sejak 2009, lalu 2014 dan terakhir Pileg 2019 dinilai para penggugat, selain bikin semakin suburnya praktek politik uang, yang juga jauh lebih penting lagi Sistem Proporsional Terbuka telah melanggar Konstitusi Negara, Sila Ke-4 Pancasila, yaitu:

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi MK Tunda Sidang UU Pemilu, Terkait Aturan Sistem Proporsional Terbuka

"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."

Di sisi berbeda, ternyata 6 partai politik pendukung pemerintah saat ini, Gerindra, PKB, Golkar, PPP, PAN dan NasDem serta ditambah dua lagi partai oposisi yaitu Demokrat dan PKS, malah masih menolak sistem proporsional tertutup, atau tetap ingin bertahan memberlakukan sistem pileg dengan sistem proporsional terbuka.

Otomatis, Delapan Partai Parlemen Masih Ngotot Pileg Dengan Sistem Proporsional Terbuka

Delapan partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat.

Baca Juga: Pimpinan DPR Nilai Usulan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Tidak Logis

Sabar Mangadoe, sebagai Penasehat DPP Dulur Ganjar Pranowo (DGP) menilai ngototnya 8 partai tersebut sebagai cara para petinggi partai untuk menikmati semakin kecanduannya rakyat di bawah, khususnya rakyat #WongCilik atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah, #MBR pada praktek politik uang.

“Semakin lama semakin banyak #WongCilik atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah, #MBR yang semakin kecanduan politik uang, maka pasti semakin nikmat-lah dan untunglah partai itu rasa,” nilai Sabar Mangadoe, dikutip PortalLebak.com dari keterangan tertulisnya.

"Pokoke ngotot terus, dukung Pileg dengan sistem proporsional terbuka adalah cara dari partai-partai ini untuk terus dapat menikmati semakin kecanduannya #Wong Cilik pada praktek politik uang. Wong Cilik pun semakin lama semakin kurang berdaulat," tegasnya.

Baca Juga: Tolak Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup, 8 Partai Politik Tegaskan Ingin Proporsional Terbuka

Partai-partai yang menolak keras Pileg dengan kembali ke Sistem Proporsional Tertutup, menurut Sabar pasti karena Pileg Proporsional Terbuka saat ini sangatlah menguntungkan kepentingan politik dari partai tersebut. Partai-partai ini sesungguhnya tidak peduli sama sekali untuk membangun demokrasi agar semakin berkedaulatan rakyat.

Sejauh ini, baru partai PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Buruh yang mendukung pileg dengan sistem proporsional tertutup.

Rakyat Menonton

Sabar berkeyakinan bahwa seiring berjalannya waktu, akan ada beberapa partai lagi yang ikut mendukung. Jangan lupa bahwa politik itu berlangsung dinamis dan cair, serta memang tak ada lawan dan kawan yang abadi kecuali kepentingan politik itu sendiri.

Baca Juga: Jaksa Penuntut Umum: Putri Candrawathi Selingkuh Bersama Brigadir J

Sedangkan contoh partai yang saat ini bersuara menolak keras adalah partai NasDem, diikuti oleh partai Golkar. Bahkan partai Gerindra-pun tampaknya mulai menolak Pileg kembali gunakan Sistem Proporsional Tertutup.

Sebagai rakyat dan warga negara biasa, bukan elit politik partai, Sabar menyatakan rakyat hanyalah bisa menonton pertarungan politik antar partai peserta Pemilu 2024 saat ini.

Pertarungan parpol yang sangat menentukan berapa jumlah kursi DPR-RI, DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota yang dapat diperoleh oleh masing-masing partai, pada hari pencoblosan pileg, tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Baca Juga: Staf BELIFT LAB Diserang Karena Diduga Memukul Idola KPop Sunoo ENHYPEN

Tapi Rakyat selain berhak namun juga mampu untuk menilai sikap politik dari 9 partai parlemen dan 9 partai non-parlemen lainnya dengan sikap yang lebih kritis dan yang lebih objektif. Bersama Kita Bisa !! Yess, We Can !! Karena dengan Bersama Kita menjadi Jauh Lebih Bermartabat & Berdaulat !!

Ruginya Partai Minim Kader, Apalagi Nihil Kader

“Atau dengan kata lain, pileg dengan sistem proporsional tertutup akan menjadi kerugian besar bagi partai mana pun yang minim kader, apalagi nihil kader partai yang otentik seperti partai NasDem dan Demokrat dalam berebutan kursi DPR lawan 16 partai peserta Pemilu 2024 lainnya,” papar Sabar.

Dia menilai Pileg selayaknya menggunakan kembali sistem proporsional tertutup, seperti pada Pileg 1999 dan Pileg 2004.

Baca Juga: Inilah Akhir Kekuasaan Bos Mafia Messina Denaro, Setelah 30 Tahun Polisi Italia Baru Bisa Menangkapnya

Alhasil, Sabar menghitung partai-partai yang minim kader, apalagi nihil kader partai yang otentik, terpaksa dan dipaksa harus berjuang keras berebutan sebanyak-banyaknya jumlah kursi DPR-RI dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Mereka akan berebut kursi melawan partai-partai yang memiliki kader partai otentik yang jumlahnya lebih banyak dan lebih berkualitas seperti PDI-Perjuangan dan PKS.

“Terpaksa dan dipaksa melawan PKS dan PDI Perjuangan di dalam Pemilu 2024 saat ini, atau Pileg 2024 dan Pilpres 2024 serentak dalam tahun 2024, pastilah menjadi berat sekali partai-parta ini rasa,” jelasnya.

Baca Juga: KPK Menyita Banyak Mobil Mewah Terkait Kasus Maling Uang Rakyat oleh Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe

Menolak Proporsional Tertutup, Jangan Coblos Partai Itu

Bagi masyarakat yang berhak memilih, Sabar Mangadoe yang juga pembina Relawan DPP DGP mengajak semua warga-negara biasa untuk mendukung dan berjuang mewujudkan Pemilu 2024 yang bermartabat dan berkedaulatan rakyat yang tinggi.

"Khususnya bagi kita yang bukan kader ataupun anggota partai manapun, namun yang benar-benar menginginkan demokrasi harus membuat Rakyat, khususnya #WongCilik atau #MBR menjadi lebih bermartabat dan berdaulat, untuk mencatat berbagai kelakuan dari 9 partai parlemen itu dengan seksama. Catat apakah partai itu mendukung atau menolak Pileg 2024 dengan gunakan Sistem Tertutup. Semudah itu sajalah kita kerjakan," tegasnya.

"Jadi setiap kebijakan dan aksi manuver serta akrobat politik tiap partai peserta Pemilu 2024, khususnya 9 partai parlemen, apakah itu PDI Perjuangan, atau Gerindra, atau PKB, atau Golkar, atau PPP, atau pun PAN, apalagi Demokrat, atau PKS ataupun NasDem yang pada sikap politik finalnya tetap menolak Pileg kembali gunakan Sistem Proporsional Tertutup, jangan dong coblos partai itu. Kerjaan mudah Khan?! Gitu aja kok repot," tutup Sabar Mangadoe.***

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x