Komisi VIII DPR: Utamakan Kepentingan Masyarakat dan Meminta Pemerintah Menurunkan Biaya Haji Tahun Ini

"Saya rasa mereka kaget karena kenaikan yang signifikan dan jangka waktu pembayaran yang sangat singkat,” 

PORTAL LEBAK - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya direncanakan Rp 69 juta.
Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan, pihaknya membela kepentingan masyarakat dan berusaha mencari solusi terbaik terhadap biaya menunaikan ibadah haji tahun ini.

“Yang pasti, percayalah, Komisi VIII DPR selalu mendahulukan kepentingan masyarakat,” kata Kahfi dilansir PortalLebak.com dari dpr.go.id, Rabu 8 Februari 2023.

"Sehingga (para calon jemaah haji-Red) yang sudah menunggu 10-12 tahun semua bisa ke BPIH yang terjangkau," harap ketua Komisi VIII DPR ini.

Baca Juga: Kenaikan Biaya Ibadah Haji Ditolak Anggota Komisi VIII DPR Karena Memberatkan

Kahfi mengatakan biaya yang dibayarkan masyarakat saat ini adalah kebalikan dari tahun 2022 dan merasa bahwa meningkatkannya terlalu banyak akan sangat menyulitkan masyarakat.

“Karena kenaikan BPIH yang signifikan pada tahun 2022, 30 persen ditanggung jemaah, kemudian 70 persen oleh BPIH. Sekarang malah dibalik, 70 persen oleh jemaah, selanjutnya 30 persen ditanggung BPIH," paparnya.

"Saya rasa mereka kaget karena kenaikan yang signifikan dan jangka waktu pembayaran yang sangat singkat,” ucap Kahfi.

Baca Juga: Anggota DPR Nilai Negara Harus Mampu Tekan Biaya Haji yang Terus Naik, Ini Caranya