Network
“Mudah-mudahan RUU Penyiaran sudah selesai dalam masa sidang besok,” pungkas Abdul Kharis Almasyhari.
Di sisi berbeda, Ketua Asosiasi Analis Politik Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah mengaku ragu dengan waktu penetapan RUU Penyiaran.
Baca Juga: Anggota DPR Puji Menteri Keuangan yang Gerak Cepat Mencopot Jabatan Rafael Alun Trisambodo
“Mengapa revisi UU Penyiaran tampak menyesatkan tidak jelas, yang memiliki konsekuensi mengerikan bagi daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah,” Ungkap Trubus Rahardiansyah, yang menjelaskan diskusi Legislasi.
Tema Diskusi Legislasi kali ini, yakni: RUU Penyiaran untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara, yang digelar di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Maret 2023.
Trubus mencontohkan di Jawa Tengah, terdapat Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyiaran, yang sampai saat ini masih simpang siur.
Baca Juga: Hokky Caraka Bawa Pengalaman Berharga dari Piala Asia, STY Rombak Skuad Utama Piala Dunia U-20 2023
Dia menilai, perda ini dikaitkan dengan undang-undang Penyiaran, karena undang-undang itu tidak pernah lahir, artinya tidak pernah dipenuhi, mereka bingung.
Hal ini dinilai Trubus, membuat banyak pemerintah di daerah sedang dalam situasi yang bingung dalam menjalankan kebijakan.
Para aparatur di daerah, sebenarnya menginginkan lebih banyak penyiaran lokal dikaitkan dengan otonomi daerah, sesuai permintaan masyarakat di wilayah tersebut.
