Menariknya, dalam wawancara tersebut, Menkominfo juga mengungkapkan perbedaan jumlah informasi yang bocor dan jumlah penduduk yang terdaftar.
"Kalau benar bocor 330 juta, padahal penduduk Indonesia hanya sekitar 277 juta, tentunya pertanyaan tentang asal usul kebocoran ini harus dijawab,” kata Budi Arie Setiadi.
Baca Juga: Investigator KNKT: Truk Mogok yang Ditabrak KA di Madukoro Semarang, Bukan Disebabkan Medan Magnet
Selain itu, Budi Arie mengungkapkan informasi pribadi warga berasal dari berbagai otoritas, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dia menjelaskan, karena datanya tersebar di banyak tempat, tidak mungkin informasi pribadi seluruh penduduk bisa terungkap sepenuhnya.
“Kami memiliki NIK untuk identifikasi dan masing-masing otoritas memiliki informasi pribadi yang berbeda. Jadi informasi apa yang dibocorkan? Kami harus menjelaskan masalah ini dengan hati-hati," kata Budi Arie.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kita Suntik Dana Rp400 Miliar untuk Perbaikan Jalan
Namun, Menkominfo tidak menutup mata terhadap potensi serius dalam dugaan kebocoran arus data penduduk.
Ia menyadari, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, perlu segera dilakukan langkah preventif dan kuratif yang tepat.
Tak hanya itu partai oposisi pemerintah juga mengkritik penanganan Dukcapil atas dugaan kebocoran data yang selama ini terjadi.