Network
Konsep PPPK memungkinkan kerja paruh waktu
PORTAL LEBAK - Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyatakan konsep pegawai pemerintah kontrak paruh waktu (PPPK) adil bagi pekerja honorer.
“Kalau undang-undang ASN tentang konsep PPPK direview, bisa kerja sambilan,” ujar Dr. Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) kementerian PAN RB, di Semarang, Rabu, 26 Juli 2023.
Hal itu disampaikannya usai uji publik UU ASN, pengganti UU ASN No 5 Tahun 2014 di Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Baca Juga: Kementerian PAN-RB Tentang Kemelut Jabatan Fungsional: Angka Kredit Dosen Tidak Akan Hangus
Menurut Alex, pemerintah memang menghadapi jumlah relawan yang banyak, angka sementara menyebutkan angka 2,3 juta orang yang akan berakhir masa jabatannya pada November 2023.
Menurutnya, revisi undang-undang ASN berusaha mencari solusi terbaik bagi semua pihak untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (HK) massal dan pembengkakan anggaran negara.
Tak kalah pentingnya, ia memastikan pendapatan para relawan sebelumnya tidak akan berkurang akibat reformasi UU ASN, sehingga tidak perlu khawatir.
“Reformasi undang-undang konsep PPPK (ASN, red.) memungkinkan kerja paruh waktu. PPPK bekerja paruh waktu untuk memastikan solusi pendapatan mereka tidak turun, tapi jam (kerja) disesuaikan agar lebih adil,” katanya.
