Total anggaran belanja khusus bansos dalam program perlindungan sosial (perlinsos) tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun.
Dari Rp496,8 triliun, sebanyak 75,6 triliun disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program bansos seperti PKH, kartu sembako, dan program bansos lainnya, termasuk bansos pemerintah yang disalurkan di masa kampanye Pemilu 2024.
Baca Juga: Sebanyak 114 Orang Warga Lebak Belum Lunasi BPIH, Dipastikan Batal Berangkat ke Mekkah Tahun Ini
Kemudian Rp80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.
Kemudian sisanya (Rp340,7 triliun) adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik dan subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.
"Khusus untuk anggaran bansos Kemensos Rp75,6 triliun, ini memang mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Pada 2030, anggaran bansos Kemensos adalah Rp74,3 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Bus Mulai Padati Tol Jakarta - Cikampek pada H-5 Lebaran
Dia menambahkan realisasi anggaran bansos sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Kehadiran Sri Mulyani di perkara putusan hasil pemilihan presiden 2024 oleh KPU RI diikuti juga dengan kehadiran tiga menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dan Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).***