Network
PORTAL LEBAK - Pedagang kaki lima (PKL) Pasar Rangkasbitung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Banten.
Ini akibat penutupan perlintasan rel Kereta Api di Jalan Hardiwinangun-Tirtayasa, Pasar Rangkasbitung dan penerapan Tarif masuk pasar oleh Disperindag Lebak.
Tak ayal, penutupan tersebut berdampak terhadap omset para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang kios di Pasar Rangkasbitung.
"Aksi unjuk rasa tersebut mencuat dari para pedagang yang mengeluhkan soal tidak adanya pembeli," ungkap Koordinator aksi, Asep.
"Soalnya, dampak pembeli sepi melanda toko kios atau lapak kaki lima. Semua terancam merugi," ujarnya kepada PortalLebak.com.
Sementara itu, Terkait Penutupan Jalur Rel kereta api dan Pemasangan Portal sosialisasi E-parking Tidak ada pemberitahuan langsung kepada para pedagang.
Baca Juga: Polres Lebak Amankan 13 Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor, 20 unit Motor Jadi Barang Bukti
"Dan Soal penutupan juga tidak ada konfirmasi kepada para pedagang dan sama sekali tidak ada himbauan, main tutup dan patok aja," bebernya.
"Bukan hanya masyarakat pasar saja yang terhambat, warga Lebak yang melakukan aktivitas ke luar masuk pasar atau pun stasiun kereta api merasa terhambat," pungkasnya.
Di sisi lain, Asisten Daerah (Asda) I Pemda Lebak, Alkadri, menyatakan penutupan jalan itu karena adanya pembangunan yang dikerjakan PT. KAI.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Masyarakat Mulai Memakai Kebaya Lagi
Pembangunan juga akan menyasar pengembangan stasiun Rangkasbitung dan kemudahan akses ke luar.
Sehingga setiap warga yang akan datang ke Pasar Rangkasbitung dialihkan oleh petugas dinas perhubungan melalui jalur lain.
"Akses ke Pasar Rangkasbitung tidak ditutup, tapi dialihkan lewat jalur lain, soal masalah dampak kemacetan nya kita semua masih dalam tahap uji coba," ujar Alkadri.
Baca Juga: Tak Mau Kalah, Raffi Ahmad Kembali Live Streaming di Shopee Live untuk Cetak Rekor Baru!
"Kalau setiap upaya pembangunan ditolak warga, maka Kabupaten Lebak tidak bakal maju-maju, artinya ini upaya kita kedepan supaya Rangkasbitung lebih maju," tambahnya.
"Nanti mah pasar kita akan pisah, tidak ada pasar basah dan lain-lainnya," jelas Alkadri pada saat dengar pendapat dengan para pengunjuk rasa.
"Soal portal yang buat masuk pasar yang dikenakan biaya retribusi, itu kewenangan Disperindag," tutupnya.***
