PORTAL LEBAK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasonal (BKKBN) Dokter Hasto Wardoyo menyatakan salah satu langkah penurunan anak stunting, adalah dengan menghindari pernikahan dini.
Pasalnya pasangan calon pengantin, khususnya calon pengantin perempuan yang berusia di bahwa 20 tahun, dinilai belum matang pertumbuhan jasmani dan rohaninya.
Sehingga untuk mengatasi agar anak tidak terlahir kurang gizi, maka kesehatan sang ibu harus diperhatikan sejak anak dikandungan.
Baca Juga: Atasi Stunting, BKKBN Kerjasama Membangun Rumah Pangan Lestari Dengan Kementan
Selanjutnya, hasto akan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui gatget masing-masing pasangan yang akan menikah.
Sehingga sinkronisasi lembaga dan beberapa kementerian, gencar dilakukan BKKBN sebagai leading sektor percepatan penurunan anak stunting di tanah air.
"BKKBN memiliki data penduduk anak stunting di suatu daerah - PU membangun apa di mana, berdasarkan peta sebaran stunting," ujar Dokter Hasto dikutip PortalLebak.com saat konferensi pers secara virtual, Jumat 3 September 2021.
Baca Juga: BKKBN dan KemenPPPA Bekerjasama Hadapi Laju Anak Stunting dari Ibu Hamil Penderita Anemia
"Setiap pasangan yang menikah, harus memasukkan body mass index: diantaranya tinggi dan berat badan. Jadi nanti bisa terhitung, tingkat kesehatan pasanan calon, khususnya calon mempelai perempuan," tambahnya.
Dokter Hasto menilai, jumlah rata-rata yang menikah setiap hari ada 6.000 orang, maka aplikasi body mass index, akan mampu mendata kesehatan pasangan.
Jika calon pengantin perempuan sehat, otomatis calon bayi yang akan dikandungnya menjadi sehat dan tidak ada kesempatan menjadi stunting atau gizi buruk.
Baca Juga: Danrem 061 SK Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Kedua di Telkom Bogor
Nanti aplikasinya yang akan menghitung, apakah pasangan yang akan nikah ini memiliki tingkat kesehatan yang prima sebelum menikah.
Selain itu BKKBN juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR, yang akan memfasilitasi rumah bersih dan sanitasi.
Agar tepat sasaran Dinas PU setempat membuat rumah sehat dan besih sanisasi, melalui data yang dibuat oleh BKKBN yang telah mencapai 70 juta keluarga.
Baca Juga: Rayakan 25 Tahun Film James Bond, Land Rover Jual Defender V8 Bond Edition Terbatas Hanya 300 Unit
Jika terdapat rumah tangga/kediaman yang beresiko stunting. Data BKKBN disinkronkan dengan PU -- karena data itu mesasar satu nama satu keluarga.
Dalam waktu dekat, BKKBN akan menggelar rapat tripartid: PUPR, Kemenko PMK dan BKKBN. Rencana akan ada rapat teknis ketiganya untuk membhas hal ini.
Selain itu, kemeterian lain responsif untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting, melalui data yang dibuat oleh BKKBN.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Way Sekampung di Pringsewu Lampung
Seperti kementerian pertanian yang akan fokus membuat ketahanan pangan bagi keluarga yang memiliki anak stunting.
Wilayah provinsi dan Kabupaten prioritas yang ditekankan, di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Untuk pulau Jawa, khusus akan diterapkan di Provinsi Jawa Barat yang jumlah kematian ibu hamil tinggi dan jumlah anaknya banyak.
BKKBN memiliki target untuk menurunkan angka anak stunting dari 27,7 persen ke 14 persen, di tanah air.
Karena pada bulan Juni tahun 2024 angka penurunan stunting di setiap wilayah di indonesia harus tercapat sesuai program yang direncanakan.***