Network
PORTAL LEBAK - Syarat dilampirkannya bukti atau sertifikat vaksinasi Covid-19 warga saat mengajukan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor kepolisian terus menuai kritikan dari berbagai pihak.
Setelah sebelumnya ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti yang menyatakan perlu dilakukannya sosialisasi lebih dulu, kini pihak Ombudsman angkat bicara mengenai syarat pembuatan SKCK ini.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan daerah Banten, Dedy Irsan, mengatakan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat pembuatan SKCK tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Baca Juga: Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Saat Membuat SKCK Perlu Sosialisasi Dulu
"Sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan setiap orang atau pemohon SKCK wajib melampirkan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mengurus dan mendapatkan SKCK," kata Dedy seperti dikutip PortalLebak.com dari SeputarTangsel, 5 Agustus 2021.
Dedy menambahkan, saat ini korelasi antara pembuatan SKCK dengan sertifikat vaksinasi Covid-19 belum ada, meski baik dari segi mewujudkan percepatan herd immunity di masyarakat.
"Tidak ada korelasi antara SKCK dan sertifikat vaksin. Mungkin, tujuan mencantumkan syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan SKCK untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity (Kekebalan kelompok)," tambah Dedy.
Dedy menjelaskan kalau memang ingin merealisasikan percepatan program pemerintah pusat ke dalam program yang lain, harus dibarengi dengan landasan hukum yang jelas, dalam hal ini pengajuan pembuatan SKCK.
