Network
/photo/2023/09/28/1687583810.jpg)
PORTAL LEBAK - Terkait dugaan maling uang rakyat (korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 28 September 2023, melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Informasi penggeledahan terkait dugaan maling uang rakyat tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, yang segera melakukan klarifikasi terkait informasi tersebut.
"Benar ada penyidik KPK yang beroperasi di sana," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Namun Ali tak merinci lebih lanjut mengenai dugaan maling uang rakyat apa yang ditemukan tim KPK di penggeledahan tersebut.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Menampik Laporan Penyidikan Terhadap Muhaimin Iskadar Sarat Muatan Politik
“Kegiatan (kegiatan-Red) sedang berjalan,” kata Ali, seperti dikutip PortalLebak.com dari Antara.
Sebelumnya, pada 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Informasi ini dipublikasikan oleh Asep Guntur Rahayu, Plt. Wakil Komisi Penindakan dan Penindakan Korupsi.
“Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian,” kata Asep.
Baca Juga: KPK Memeriksa Direktur Basarnas Terkait Dugaan Suap Pengadaan Truk
Saat itu, Asep belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan.
"Benar, penyelidikan masih berjalan. Kami menyayangkan tidak ada informasi yang bisa kami sampaikan," imbuh Asep.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memanggil Syahrul Yasin Limpo pada 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
“Saya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya sudah dua kali dipanggil untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan,” kata Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin 19 Juni 2023.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyatakan siap bekerja sama dan hadir kapan pun KPK membutuhkannya.
“(Saya) akan bekerja sama kapanpun diperlukan, saya siap berpartisipasi,” tambah Syahrul.
Baca Juga: Tak Ada yang Mustahil, Politisi Korea Berusia 90-an Belajar Ph.D. Ilmu Sastra Inggris
Berdasarkan perkembangan penyidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, KPK juga meminta keterangan kepada 49 pejabat negara dan pejabat (ASN) Kementerian.
Komisi antirasuah itu juga menganalisis pernyataan berbagai pihak dan mengumpulkan berbagai bukti, tentang dugaan maling uang rakyat dalam kasus ini.
Apabila berdasarkan analisa tersebut ditemukan perkara pidana dan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka KPK akan segera menindaklanjuti dengan memindahkan penyidikan ke tahap penyidikan.
Baca Juga: Dampak Kemarau Panjang di Lebak, Warga Jadikan Sungai Ciujung Tempat Wisata Dadakan
Komite Pemberantasan Korupsi juga tidak menutup kemungkinan akan memanggil kembali 49 orang tersebut jika diperlukan, demi proses penyidikan yang masih berjalan.***
