Network
PORTAL LEBAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memperbolehkan peserta pemilu yang ingin menerima perlengkapan kampanye (APK), termasuk bendera partai, setelah diturunkan pada masa tenang kampanye statis, asalkan dalam jangka waktu tertentu.
“Nanti akan diadakan pilkada atau pilkada serentak, sehingga peserta pemilu bisa mendapatkan kembali waktu yang tersisa,” kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.
Munandar mengatakan pemilih dapat mempertimbangkan APK ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan untuk mengurangi limbah APK yang masih dapat digunakan.
Baca Juga: Kepala Desa Kosambi Ronyok di Serang Banten Berpose Dengan Dua Jari Dilaporkan ke Bawaslu
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, masa ini harus dimanfaatkan secara bijak oleh para peserta pemilu yang tetap ingin memiliki bendera berlambang partainya masing-masing.
“Saya sampaikan, bendera partai tidak boleh dianggap sampah,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum Diklat Bawaslu DKI Sakhroji mengatakan, tempat pengumpulan hasil reduksi APK adalah Gudang PP Satpol Cakung Jakarta Timur, Gudang PP Satpol PP Jakarta Utara, Gudang PP Satpol PP Jakarta Selatan, dan Gudang
Satpol PP Jakarta Barat.
“Penyimpanan memiliki lead time 10 hari mulai tanggal 11 hingga 20 Februari 2024,” kata Sakhroji.
Baca Juga: Bawaslu NTB ingatkan Prabowo-Gibran tidak berolahraga di luar jadwal
Dari jumlah APK yang diturunkan pada Minggu pagi ini, diperkirakan ada 15.000 APK yang berhasil dicopot dari pembatas jalan, jalan layang, dan jembatan penyeberangan orang (JPO).
“Hari ini pemantauan terus dilakukan di tingkat kelurahan dan kelurahan,” imbuhnya.
Sehingga Bawaslu DKI berharap tidak ada lagi metode kampanye termasuk pemasangan APK di masa tenang.
Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran Pemda DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga: Rekomendasi Wisata Kawasan Glodok Saat Liburan Tahun Baru Imlek
KPU menetapkan masa kampanye pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari, dan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU telah menjadwalkan pemungutan suara untuk pemilihan presiden (Pilkada) Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024.***
