Network
PORTAL LEBAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, menilai KPU setempat perlu menjelaskan persoalan pemungutan suara ulang (PSU) di 48 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Jayapura telah mengajukan PSU di 53 TPS. Namun setelah paripurna, KPU setempat hanya menyelenggarakan 5 TPS untuk menyelenggarakan PSU dan satu TPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara tambahan (PSL).
Ketua Bawaslu Jayapura Zacharias S.Y.
Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan KPU harus menjelaskan secara tertulis karena tidak mengerahkan PSU sesuai rekomendasi.
Baca Juga: Bawaslu Kota Serang Selidiki Dugaan Penggelembungan Suara di 7 TPS
"Tugas kita secara hukum adalah mengawasi pesta demokrasi ini agar segala bentuk pelanggaran dilaporkan dan dipenuhi unsur-unsurnya. Oleh karena itu, tugas PSU untuk itu," ujarnya.
Menurutnya, hal utama yang diputuskan partainya untuk PSU adalah satu orang harus memilih lebih dari satu kali dan sisa suara harus dibagikan.
Zacharias berharap ada penjelasan dan pertimbangan KPU atas rekomendasi pihaknya agar Bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara kepada pengawas bawahan dan masyarakat.
Baca Juga: Majelis Bawaslu Vonis Ketua PAN Zulkifli Hasan Melanggar Administrasi Pemilu 2024
Ia mengatakan hingga pemungutan suara tingkat distrik selesai, ia belum mendapat tanggapan atau penjelasan tertulis.
“Kami tidak ingin masyarakat meragukan kami.
Oleh karena itu, harus ada penjelasan dari KPU agar Muruah Bawaslu Jayapura bisa mempertahankan kabupatennya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebut PSU di lima TPS yakni di TPS Kampung Sereh 03 (Kecamatan Sentani), TPS Kampung Bambar 01, 02, 03 dan TPS Sosiri 03 (Kecamatan Waibu), serta TPS PSL terkemuka di Desa Mandayawan Kecamatan Kemtuk.
Baca Juga: Pengamat: PDI Perjuangan - PKS Berpotensi Jadi Oposisi, Tapi Sulit Bersatu
“Terkait 48 TPS yang diusulkan Bawaslu setempat dan tidak dipertimbangkan KPU, Bawaslu Kabupaten Jayapura akan menjelaskan secara tertulis mengapa hal itu dilakukan dan disertai dasar hukumnya,” ujarnya.***
