Network
Sri Mulyani pun menjelaskan, pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan.
Baca Juga: Ringkasan Alur Cerita Sinetron Ikatan Cinta Senin 14 Juni 2021, Papa Surya Tahu Kebusukan Elsa
"Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN)," tegas Menteri Keuangan.
"Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," tegasnya.
Demikian juga menurut Sri Mulyani, daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, diperlakukan pajak berbeda terhadap bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.
Baca Juga: Polisi: Anji Positif Narkoba Jenis THC, Penanganan Kasus Musisi Kondang ini Terus berjalan
Sri Mulyani seperti PortalLebak.com lansir dari Instagramnya @smindrawati menilai, hal ttu merupakan asas keadilan dalam perpajakan, karena yang lemah dibantu dan dikuatkan serta yang kuat membantu dan berkontribusi.
"Menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan," ungka Sri Mulyani.
Menteri keuangan mewakili pemerintah, membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa.
Baca Juga: Tol Laut Trayek T-19, Ini Alur Pendistribusian Beras di Papua-Papua Barat
